SUBULUSSALAM, akses.co – Kisruh atas isu wacana pengambilalihan paksa atau yang santer disebut dengan gerakan kudeta pimpinan Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat berbuntut panjang.
Terhendusnya terhadap adanya tujuh nama kader partai yang merupakan fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang diduga kuat terlibat di dalam rencana kudeta itu menerima sanksi pemecatan dari status keanggotaannya di dalam partai berlambang bintang mercy itu.
Plt Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Subulussalam, Salmaza dalam keterangan tertulisnya yang diterima akses.co menyatakan dukungannya atas sikab tegas yang dilakukan oleh AHY terhadap pemecatan tujuh kader tersebut.
“Kami segenap pengurus dan kader Partai Demokrat Kota Subulussalam sangat setuju dan mendukung penuh langkah tegas yang dilakukan Ketum AHY. Itu sudah tepat sekali demi menjaga keutuhan partai,” ujar Salmaza, Senin (1/3/2021).
Menurut, Salmaza bahwa apa yang dilakukan AHY adalah sebuah tindakan yang tepat demi penyelamatan partai dari pihak-pihak yang hendak mendongkel AHY dari kedudukannya selaku ketua umum Partai sebagaimana berdasarkan hasil kongres Partai Demokrat yang ke V, di mana secara de facto de jure bahwa AHY mutlak sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2020-2025 yang sah dan mengikat.
“Tidak ada larangan bagi seorang kader untuk maju menjadi ketua umum partai. Tapi tunggulah ada aturan mainnya, ada periodenya, ada masanya nanti berkompetisi secara terhormat. Apapun alasannya sekarang AHY adalah pimpinan kami untuk lima tahun mendatang. Jadi jangan ganggu ketum kami,” cetusnya.
Salmaza juga menambahkan, agar AHY yakin dan percaya bahwa DPC Demokrat Kota Subulussalam tetap setia di bawah kepemimpinan AHY selaku Ketua Umum Demokrat.
“Partai Demokrat selama di bawah kepemimpinan mas AHY telah memberikan warna tersendiri dengan membawa konsep smart party, lebih modern. Terlebih rating Partai Demokrat secara hasil survei cukup melejit,” pungkasnya. (nsa)