MEDAN, akses.co – Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, dinilai perlu belajar etika komunikasi terkait statement nya yang menyebut Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) tidak sayang rakyatnya karena masih banyak masyarakat yang miskin. Kemiskinan di berbagai daerah juga menjadi tanggung jawab Gubernur, dan sejauh ini Gubernur belum punya konsep dalam mengatasi kemiskinan.
Hal itu disampaikan Pengamat sosial dan tata ruang kota Lembaga Kajian Strategis Kota (LKSK) Sumut, Rusli Efendi Damanik, Selasa (17/12). Rusli mengatakan, kemiskinan adalah PR utama pemerintah kita, yang sampai sekarang belum juga mampu di tuntaskan para pemimpin Bangsa. “Aneh jika ada rakyat yang miskin di Tapteng, yang disalahkan mutlak itu adalah Bupati nya. Lah, emang Gubernur sudah buat apa untuk memberantas kemiskinan?, Emang Gubernur punya program apa untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kan enggak punya juga solusi dari Gubernur,” kata Rusli.
Menurut Rusli, sebagai Gubernur baiknya Edy Rahmayadi tawarkan solusi, beri bantuan program ke masyarakat miskin, dan bukan malah saling menyalahkan. Katanya, selama ini masyarakat miskin menunggu program batuan dari Pemprov Sumut untuk meringankan beban. “Berdasarkan data yang ada, jumlah orang miskin di Indonesia maupun di Sumut terus bertambah. Jika skala nasional jumlah orang miskin bertambah, apa Edy Rahmayadi berani bilang Pak Jokowi tak sayang sama rakyat?” tanya nya.
Rusli menilai bahwa komunikasi Edy Rahmayadi sebagai seorang Gubernur sangat buruk dan seperti bukan levelnya Gubernur. “Masyarakat itu butuh solusi yang kongkrit, bukan malah Gubernur memprovokasi antara masyarakat dan Bupati. Harusnya intervensi Gubernur dalam mengatasi kemiskinan itu bukan dalam tudingan atau menyalahkan Bupati, tapi hal yang lebih kongkrit,” tegasnya.
Menurutnya, apa yang disampaikan Edy Rahmayadi tentang Bupati Tapteng yang tidak mampu karena rakyatnya miskin adalah bentuk ketidaktahuan Gubernur soal etika dan moral. Dalam komunikasi politik bisa saja masyarakat menilai nya bahwa penduduk di Tapteng itu bukan bagian dari masyarakat Provinsi Sumut, sehingga keluar statement seperti itu.
“Kalau Edy Rahmayadi masih menemukan masyarakat miskin di berbagai daerah, itu juga tanggungjawab beliau sebagai Gubernur. Lalu jika Gubernur tau nya hanya menyalahkan, jadi fungsinya Gubernur dalam memberantas kemiskinan itu apa?,” tanya Rusli. (rds)