MEDAN, akses.co – Setahun masa kerja Gubernur Sumatera Utara, Edy Ramayadi dinilai jalan ditempat. Program kerja yang dilakssnakan belum menujukkan perubahan significan.
Belum ada perubahan yang dilakukan dilihat dari program kerja yang disampaikan saat kampanye lalu. Hal ini diketahui saat diskusi yang dilaksanakan Gerakan Mahasiswa Republik Indonesia (GMRI) Sumut di Ruangan Istambul, Hotel Madani, Senin (2/9/2019).
Pengamat Politik Sumut, Faisal Riza mengatakan, berdasarkan PP No3/2018, ada beberapa menjadi tugas pokok gubernur seperti, mengharmonisasi, koordinasi, supervisi, dan lainnya. Dirinya menyampaikan visi misi yang disampaikan saat kampanye dengan saat ini ada perbedaan. Dimana, tidak ada lagi kata sejahtera. Jadi, kalau masyarakat Sumut kurang sejahtera harus dimaklumi. Namun, begitupun untuk masalah proses hukum cukup baik. “Saat ini belum ada desas desus masalah proses hukum atau korupsi di pemeritahan Pak Edy saat ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Pengamat Anggaran dari Sumut, Elfenda Ananda mengingatkan, yang harus dikedepankan saat ini adalah semangat keterbukaan atau transparansi. Dimana, anggaran belanja harus disampaikan ke publik. “Jangan ada satu rupiah pun ditutupi dari publik. Begitu juga belanja bantuan daerah bawahan, pembagiannya harus sesuai aturan. Jangan sampai melenceng. Sebab, bisa terkenA proses hukum,” jelasnya.
Sementara itu, Pengamat Sosial dari Unimed, Tappil Rambe menambahkan, saat ini Sumut ketinggalan dari provinsi lainnya seperti Sumsel, Sumbar maupun Sulsel baik itu, infrastruktur, kenyamanan dan lainnya. “Sumsel dan Sulsel itu terus berkembang. Jauh sekali dari Sumut sekarang ini. Sumut pernah jaya, tapi itu dulu. Sumsel srmakin maju, terlebih lagi ketika mereka menjadi tuan rumah Asian Games kemarin. Sumut menjadi tuan rumah PON 2024, tapi tanda – tanda pembangunan belum ada. Begitu juga rencana pembangunan stadion bertaraf internasional, sampai sekarang tidak tahu dimana lokasinya,” tegasnya.
Ketua Umum GMRI Sumut, Abdullah Sitorus mengungkapkan, kegiatan ini berawal dari masukan teman – teman melihat kondisi Sumut hari ini apakah sudah bermartabat. Untuk itulah perlu di diskusikan secara matang. “Gubernur kali ini tampil beda. Tidak perlu demo. Harus direspon dengan sikap berbeda. Makanya dihadirkan para aktivis dan pengamat untuk membicarakan persoalan terjadi saat ini.
“Jadi, kegiatan ini untuk merefleksi apa saja visi misi yang sudah terwujud atau terealisasi. Terobosan apa yang sudah dilakukan. Jangan hanya marah -marah. Harusnya dibangun komunikasi dengan OPD dan kepala daerah (bupati/wali kota). Tidak harus ditangani semua. Apa yang disampaikan tidak sekadar pencitraan tapi solusi,” tegasnya. (eza)