Indrapura, akses.co – Anggota DPRD Sumut, Ahmad Hadian, melakukan kunjungan mendadak ke UPT RSU Indrapura di Jalinsum KM 101 Indrapura, Rabu (18/3/2020) sekitar jam 09.30 wib.
Hadian merasa prihatin dengan kondisi rumah sakit dalam menghadapi wabah Covid 19. Karena menurutnya RS tersebut harus segera berfungsi untuk melayani masyarakat terlebih dia sudah menjadi UPT kepanjangan tangan Dinas Kesehatan Provinsi .
“Saya prihatin melihat kondisi RSU Indrapura ini. Pegawai PNS nya tidak kelihatan, fasilitasnya masih sangat terbatas dan tidak berfungsi. Terlebih dalam menghadapi Covid 19 ini saya tidak melihat adanya SOP yang jelas yang menjadi pegangan tenaga kesehatan jika seandainya ada pasien yang terindikasi Corona datang ke RS ini,” katanya.
Hadian mengatakan, seharusnya RS ini segera berfungsi untuk melayani masyarakat terlebih dia sudah menjadi UPT kepanjangan tangan Dinas Kesehatan Provinsi sejak tahun 2017, yang harusnya melayani kesehatan masyarakat di daerah.
Lebih lanjut, Hadian menjelaskan awal dirinya memutuskan untuk melakukan sidak ke Rumah Sakit yang baru-baru ini menerima pegawai baru dari hasil rekrutmen CPNS 2019.
“Ya tadi sambil mau ke kantor saya tergerak untuk berkunjung ke RSU Indrapura ingin melihat sejauh mana kesiapan Rumah Sakit milik Pemprov ini dalam upaya antisipasi Covid 19. Karena selaku Anggota DPRD Sumut saya harus memastikan semua fasilitas kesehatan di Sumatera Utara siap mengantisipasi Corona ini. Tapi tadi saya hanya diterima oleh 1 orang dokter umum dan 8 orang pegawai yang kesemuanya mereka masih berstatus CPNS hasil rekrutmen 2019. Padahal saya tahu disini ada 28 pegawai PNS dan baru-baru ini juga ada rekrutmen tenaga honorer sebanyak kurang lebih 60 an orang. Tadinya saya ingin berbincang dengan pimpinan RSU ini mendiskusikan antisipasi Corona.” Jelasnya.
Dengan ditemani 3 orang staf CPNS kemudian Hadian berkeliling meninjau ruang demi ruang yang ada yang kondisinya terkesan tidak siap layaknya sebuah fasilitas kesehatan. Nyaris tidak ada aktifitas yang berarti di RS tersebut, staf-staf hanya duduk-duduk mengobrol karena tidak ada pasien yang harus dilayani.
Seorang dokter CPNS yang menjadi juru bicara mereka menjelaskan kepada Sekretaris Komisi B DPRD Sumut tersebut bahwa dalam satu bulan Rumah Sakit ini hanya menerima belasan pasien berobat jalan saja. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, karena Rumah Sakit ini belum bekerja sama dengan BPJS sehingga pasien berobat kesini harus bayar. Kemudian fasilitas IPAL juga belum ada menyebabkan laboratorium di RS ini juga tidak bisa difungsikan.
Mendengarkan penjelasan dokter tersebut, Hadian mengaku heran. Ia masih ingat beberapa tahun lalu masyarakat ramai memeriksakan diri ke rumah sakit tersebut karena memiliki fasilitas yang cukup baik.
“Padahal setahu saya dulu semasa RS ini bernama PTC, Laboratorium nya menjadi rujukan satu-satunya di Batu Bara, ramai masyarakat memeriksakan diri dan berobat ke RS ini dulu. Insya Allah nanti di Dewan kita segera bicarakan dengan Kadis Kesehatan agar semua fasilitas kesehatan di Sumut siap menghadapi masalah Corona ini,” kata Hadian yang merupakan putera daerah Indrapura ini. (ggs)