MEDAN, akses.co – Keputusan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, yang melakukan kocok ulang hasil seleksi eselon II Pemprov Sumut adalah bentuk pelanggaran etika moral pejabat publik. Gubernur harus buka hasil ujian seleksi eselon II ke publik agar ketidakpuasannya terhadap hasil seleksi terjawab.
Hal tersebut disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Akbar Pribadi, Rabu (9/10/2019). Akbar mengatakan, secara etika, gubernur harusnya fair menyikapi hasil seleksi eselon II tersebut. Artinya, hasil tes penilaian peserta seleksi eselon II tersebut harus disampaikan ke publik. “Sampaikan saja hasil tes penilaiannya,” ungkap Akbar.
Menurutnya, sikap gubsu yang akan mengocok ulang hasil seleksi eselon II tersebut sangat menciderai apa yang sudah dikerjakan tim seleksi dan mengesampingkan usaha belajar yang dilakukan peserta seleksi eselon II.
“Mereka mengikuti tes seleksi tentu juga punya persiapan yang matang. Mereka yang bekerja di tim seleksi tentu punya standar penilaian. Maka, gubernur harusnya buka saja apa hasil ujian seleksi itu ke publik agar masyarakat Sumut percaya ke gubernurnya. Kebijakan untuk kocok ulang seleksi eselon adalah murni rendahnya kualitas peserta seleksi,” tegasnya.
Dia menambahkan, jika gubernur niat untuk melakukan kocok ulang hasil seleksi eselon II tanpa membuka data hasil penilaian seleksi, maka opini akan menjadi liar dan berpotensi menuding gubernur ke hal yang tidak baik.
“Jika hasil tes dirahasiakan, lalu tiba tiba mau di kocok ulang, ya bisa saja masyarakat beranggapan bahwa orangny Pak Gubernur kalah atau orangnya Bu Sekda nilainya rendah sehingga perlu kocok ulang. Artinya, opini seperti berpotensi muncul jika gubernurnya tertutup soal nilai dan tidak transparan,” tambahnya.
Akbar mengatakan, masyarakat Sumut memilih Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumut tentu karena semangat untuk menciptakan Good Government, yakni suasana tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur dan adil. “Jika niatnya baik, harusnya jangan ada yang ditutup – tutupi soal hasil tes seleksi eselon II. Jika dikocok ulang tanpa transparansi hasil penilaian seleksi eselon, maka wajar publik menduga ada hal yang tidak baik di keputusan tersebut,” pungkasnya. (eza)