MEDAN, akses.co – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara, John Ismadi Lubis, mengatakan, pihaknya bersama Provinsi Aceh, masih menunggu surat keputusan (SK) penunjukan tuan rumah PON 2024, dari pemerintah. SK tersebut akan dikeluarkan setelah PP No 17/2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga direvisi.
Hal ini disampaikan John Ismadi saat menjadi narasumber dalam ujian kenaikan status anggota PWI Sumut di Aula Gedung Parada Harahap, Jalan Adinegoro, Medan, Selasa (8/10/2019).
Menurutnya, SK tersebut diperlukan untuk sebagai syarat administrasi panitia PON 2024 dalam rangka persiapan event olahraga terbesar di Indonesia itu. “Walaupun kami sebenarnya tetap bisa bekerja untuk persiapan PON 2024. Karena sudah ada SK dari KONI Pusat. Tapi SK dari Pemerintah juga diperlukan karena ada keterlibatan pemerintah daerah dalam PON 2024,” ujarnya.
Diketahui, Provinsi Sumut berhasil memenangkan bidding PON 2024 bersama Provinsi Aceh di 2018. Pada waktu itu, Sumut – Aceh mengalahkan Kalimantan Selatan dan Bali – NTB. Dikatakan John, berdasarkan PP No 17/2007, tuan rumah PON harus 1 provinsi. Tapi kemudian Keppres No 12/2019 diterbitkan dan membolehkan revisi PP No 17/2007 itu.
“Jadi, kami masih menunggu SK Tuan Rumah PON 2024. Tentu saja, setelah PP No 17/2007 itu direvisi. Saya yakin, SK itu akan terbit tahun ini juga. Mungkin setelah kabinet baru Pemerintahan Presiden Joko Widodo – KH Maruf Amin ditetapkan,” ungkapnya.
Lantas bagaimana kesiapan Sumut untuk mengikuti PON 2020? Menurut John, Sumut sangat siap menuju Papua untuk PON 2020. Di mana, kesiapan tersebut terlihat dari proses pelatda untuk mengikuti Pra Kualifikasi PON 2020 yang akan digelar di Bengkulu pada Oktober – November 2019.
“Target kami di Bengkulu adalah meloloskan sebanyaknya atlet ke PON 2020. Secara umum kita targetkan 200 atlet berangkat ke Papua. Tapi kami juga masih menunggu kepastian soal cabang olahraga yang dipertandingan di Papua,” terangnya.
Disebutkan John, PB PON yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PON 2020 awalnya menetapkan ada 47 cabang olahraga yang akan digelar di PON Papua. Tapi kemudian berubah hanya 37 cabang olahraga saja. “Ada kendala, di panitia Provinsi Papua yang tidak mampu menyediakan sarana prasarana penyelenggaraan PON,” kata John.
Dengan adanya kemungkinan 10 cabang olahraga yang akan dihapus dan tidak dipertandingkan di PON 2020, maka beberapa waktu lalu dalam Pertemuan Kaukus KONI se Indonesia (KONI 26 provinsi), di Parapat, sudah bersepakat dan mengajukan rekomendasi pada pemerintah agar 10 cabang olahraga itu tetap dapat dipertandingkan. Tapi di luar Provinsi Papua.
“Dalam rekomendasi itu, KONI se Indonesia juga meminta segera diterbitkan revisi PP No 17/2007. Sekaligus, kami juga menyatakan tetap mendukung Papua sebagai tuan rumah PON 2020. Kami juga mengharapkan dukungan dan doa, semoga apa yang direncanakan berjalan baik,” katanya. (rih)