MEDAN, akses.co – Seratusan buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, mereka menolak RUU Omnibus Law, Rabu (15/7/2020).
Koordinator aksi, Rahmat Sianipar, dalam orasinya mengatakan, kehadiran kami kesini untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap RUU Omnibus Law yang akan disahkan besok (red. Kamis 16/7/2020), buruh meminta kepada anggota Dewan agar menerima tuntutan penolakan RUU Omnibus Law.
“Buruh tetap konsisten menolak RUU Omnibus Law yang tidak berpihak kepada rakyat, kebijakan pemerintah itu melukai hati rakyat (buruh), kami tidak mendapatkan kenyamanan dari perusahaan”, tegas koordinator aksi, Rahmat Sianipar melalui pengeras suara.
Ada pasal yang merugikan hak kaum buruh pada Rancangan Undang-Undang Omnibus Law itu diantaranya, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil, artinya, buruh berstatus harian lepas dan buruh borongan saja, sedangkan UMP atau UMK dihilangkan, ujar koordinator aksi.
Parahnya lagi, pidana ketenagakerjaan bagi perusahaan yang melanggar aturan, dihilangkan, olah karenanya, kami para buruh dengan tegas menolak RUU Omnibus Law tersebut, tambahnya.
Aksi demo para buruh ini mendapat perhatian dari anggota DPRD Sumut, Rudi Hermanto, ia menerima perwakilan dari peserta aksi yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), terkait penolakan RUU Omnibus Law untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat dan DPR RI.
“Kami terima aspirasi ini, nanti akan kami kirim ke Pemerintah Pusat dan DPR RI, terkait penolakan RUU Omnibus Law yang disampaikan para buruh”, pungkas anggota dewan ini.
Jalannya aksi demo ini mendapat pengawalan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan dan Polsek Medan Baru, aksi ini berjalan lancar dan tertib, hingga selesai. (Han)