akses.co – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan menunggu arahan dari Kementrian Perhubungan Kota Medan dan Dinas Perhubungan Sumut terkait lanjutan razia taksi berbasis online pasca terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan Peraturan Kemenhub No26/2016. Pasalnya, kegiatan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Kami bukan tidak ada sikap pasca keluarnya keputusan MK terkait keberadaan taksi berbasis online. Kami hanya menunggu arahan saja dari pihak kementrian dan juga dari Dinas Perhubungan Sumut,” ungkap Kadis Perhubungan Kota Medan, Renward Parapat kepada akses.co, Rabu (30/8/2017).
Renward menjelaskan, mereka tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada arahan dari pihak pemeeintah pusat terkait penertiban taksi berbasis online.
“Itu kewenangan mereka. Makanya menunggu arahan saja. Pada prinsipnya kami siap saja kapan pun dilakukan razia,” tambahnya.(eza)
![Pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.aksesco.id/dishub-medan-tunggu-arahan-pemerintah-pusat/&media=https://www.aksesco.id/wp-content/uploads/2017/07/Taksi-Online.jpg&description="Kami hanya menunggu arahan saja dari pihak kementrian dan juga dari Dinas Perhubungan Sumut,"){kind=link}