MEDAN, akses.co – Gubernur Sumatera Utara (gubsu) Edy Rahmayadi diminta tidak sekadar melemparkan wacana liar terkait pembangunan di Sumut. Apa yang disampaikan harus dipertanggungjawabkan.
Beberapa wacana yang dilemparkan ke publik dan belum ada tindaklanjutnya saat ini seperti, pembangunan tol dalam kota, pengembalian fungsi Lapangan Merdeka, dan terakhir wisata halal di sekitar kawasan Danau Toba. “Jangan hanya melemparkan wacana. Kesannya sur sendiri. Apa yang disampaikan tidak liar. Ingat, Pak Edy itu gubernur. Semua disampaikan menjadi konsumsi publik dan kebijakan. Semua harus disampaikan akal sehat,” ungkap Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Republik Indonesia (GMRI) Sumut, Abdullah Sitorus, Rabu (4/9/2019).
Wacana yang disampaikan harus dipertanggungjawabkan. Sebab, masyarakat pastinya bertanya – tanya tindaklanjutnya. Terpenting, apa yang disampaikan harus melalui kajian matang dan tujuannya jelas. “Jangan asal cakap biar nampak kerja,” ujarnya.
Dia juga menambahkan, gubsu juga harus memahami tupoksinya. Bupati dan wali kota di Sumut ini bukan bawahannya. Dimana, kerja mereka bisa diintervensi. Sebab, ada aturan yang mengatur hal tersebut. Apalagi diberlakukan otonomi daerah. Jadi, gubsu paham tupoksi dan batasan kewenangan kinerjanya. “Bupati dan wali kota tersebut diajak koordinasi atau berkomunikasi, bukan diintervensi. Jangan gubsu mencampuri kinerja mereka,” tambahnya.
Tokoh muda Muhammadiyah Sumut ini juga meminta penunjukkan dan pelatikan pejabat eselon 2 aampai 4 di lingkungan Pemprovsu harusnya sudah tuntas. Sebab, sudah setahun. Orang yang ditunjuk berdasarkan kemampuan dan paham tupoksinya. Manfaatkan hasil seleksi dilakukan. Sehingga orang yang ditunjuk tidak menjerumuskan pimpinannya. “Jadi, kalau tidak mampu ya mundur saja,” pungkasnya. (eza)