 oleh Bank Sumut senilai Rp 147 miliar, dituding sebagai tindak kejahatan perbankan.){kind=link}
MEDAN, akses.co – Pembelian Middle Term Note PT SNP (Sun Prima Nusantara) oleh Bank Sumut senilai Rp 147 miliar, dituding sebagai tindak kejahatan perbankan.
Keteledoran keputusan Bank Sumut tersebut tentu bisa membuat kepercayaan masyarakat Sumut semakin berkurang kepada Satu-satunya Bank Daerah milik Sumut tersebut.
“Untuk itu kami meminta pertanggungjawaban seluruh Direksi atas hal ini,” kata Aulia Alfi, Koordinator Aksi Gerakan Mahasiswa Anti Penyalahgunaan & Penyelewengan Wilayah Sumut, Kamis (14/2/2019).
Masalah ini tidak bisa hanya dilimpahkan kepada seorang Eddie Rizliyanto sebagai Direktur Utama yang saat itu menjabat, karena keputusan ini biasanya dihasilkan melalui rapat dewan direksi Bank Sumut, dimana ada Direktur Pemasaran Abdi Ritonga, Direktur Bisnis Syariah Tengku Mahmud Jefri, Direktur Operasional Didi Duharsa dan Direktur Kepatuhan Yulianto Maris.
“Sebagai bagian dari masyarakat cinta Bank Sumut, kami ingin masalah ini terang benderang di publik,” katanya.
Karena itu kata Aulia, pihaknya juga meminta Gubsu tidak hanya menonaktifkan Dirut dalam kasus ini, tapi Gubsu harus mengambil tindakan yang tegas kepada Direksi lainnya yang terlibat.
“Sebaiknya mereka dinonaktifkan juga sebagai bentuk pertanggungjawabannya,” katanya.
Ini adalah momentum Gubsu untuk memperbaiki citra Bank Sumut selaras dengan visi Sumut Bemartabat, apalagi kata dia, Gubsu tentu tidak memiliki beban historis dalam kasus ini. Apabila hal ini tidak digubris, maka merekA akan mengadukan persoalan ini ke jalur hukum, dan akan terus mengawal proses ini hingga selesai.
“Sebagai langkah awal kami akan menyampaikan aspirasi kami melalui unjuk rasa pada Jum’at (15/2/2019) di depan Kantor pusat Bank Sumut,” terangnya. (rel/wan)