 Medan memiliki wewenang penuh terhadap pembangunan Pasar Marelan){kind=link}
akses.co – Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan memiliki wewenang penuh terhadap pembangunan Pasar Marelan, Medan dan tidak boleh ada pihak lain ikut campur dalam pembangunan Pasar Marelan tersebut.
“Itukan aset Pemko Medan.Jadi, tidak ada boleh pihak ketiga untuk membangunnya. Tidak ada alasan apapun dan siapa pun yang boleh melanggar aturan yang telah dibuat termasuk Walikota Medan sebelum ada keputusan bersama,” ungkap Henry Jhon Hutagalung saat mengikuti Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) PDIP di Asrama Haji, Medan, Rabu (14/03/2018).
Henry Jhon Hutagalung menambahkan Pasar Marelan itu merupakan aset Pemko Medan yang harus dikelola sendiri. Bukan diserahkan begitu saja kepada pihak ketiga untuk membangun meja dan kiosnya yang imbasnya merugikan pedagang.
“Itukan aset Pemko Medan jadi harus dikelola sendirilah. Tapi kenapa keputusan ini pula yang dilanggar pihak PD Pasar Medan,” ujarnya.
Penegasan Henry Jhon Hutagalung yang melarang Pemko Medan untuk tidak menyerahkan pembangunan Pasar Marelan kepada pihak ketiga itu merupakan poin baru yang termaktub di dalam rekomendasi Komisi C DPRD Kota Medan diantaranya menstanvaskan pembangunan Pasar Marelan, mengundi ulang pedagang yang telah terdata untuk menempati kios di pasar tersebut yang dilakukan secara transparan, menjamin agar seluruh pedagang yang berjumlah 791 pedagang dapat tertampung di pasar induk Marelan dan Badan Pengawas PD diminta untuk mencari keterangan terkait adanya pembangunan diluar yang dilakukan oleh Dinas Perkim.
“Rekomendasi itu sudah saya tandatangani dan sudah diserahkan kepada Pemko Medan,” pungkasnya. (din)