akses.co – Komisi D DPRD Kota Medan kecewa berat kepada Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), Camat Medan Perjuangan dan Lurah Sidorame Barat II karena tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (16/10/2018).
Ketidakhadiran sejumlah perwakilan instansi itu membuat Komisi D DPRD Kota Medan tidak jadi membahas masalah bangunan bermasalah di Jalan Ngalengko, Medan Perjuangan.
Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, Ir Parlaungan Simangunsong mengaku kecewa berat dengan ketidakhadiran sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam RDP itu.
Hal itu ditegaskannya saat menskors RDP yang hanya dihadiri perwakilan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan dan A Rivai Situmorang SE warga yang tinggal di rumah yang bersebelahan dengan bangunan bermasalah tersebut dan sejumlah anggota Komisi D DPRD Kota Medan diantaranya, Paul Mei Anton Simanjuntak SH, Drs Daniel Pinem, Maruli Tua Tarigan dan Abdul Rani.
“RDP diskors sampai waktu yang tidak ditentukan. Ke depan,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.
Parlaungan menegaskan agar pihak eksekutif bisa menghargai dewan sebagai fungsi pengawasan dan legislasi . “Panggilan RDP yang dilakukan dewan harusnya dihargai dengan mengirimkan kepala OPD untuk memperjelas permasalahan yang ada sesuai dengan pengaduan warga,” paparnya.
Anggota Komisi D, Paul Mei Anton Simanjuntak meminta kepada Walikota Medan, T Dzulmi Eldin untuk berlaku tegas kepada jajarannya agar mematuhi undangan RDP dari DPRD Kota Medan.
“Kami minta walikota tegas untuk mengingatkan kepada para Kadis agar mematuhi undangan RDP dari DPRD Medan,” paparnya. (din)