akses.co – Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya diminta segera mengusut biaya perjalanan dinas Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin dan rombongan ke Moskow. Pasalnya, dari sejumlah orang yang ikut rombongan kapasitasnya dipertanyakan.
Beberapa contoh antara lain, dibawanya Kadis Pendidikan Kota Medan, Hasan Basri dan juga Kadis Perhubungan Kota Medan, Renward Parapat. Keikutsertaan keduanya dipertanyakan. Sebab, tidak ada kaitan kehadiran mereka dengan acara yang dihadiri. Sebab, acara yang dihadiri berkaitan dengan Festival Indonesia. Tentunya berkaitan dengan budaya dan pariwisata.
“Harus diusut. Kunjungan itu terkesan hanya menghabisi anggaran saja. Yang ikut kapasitasnya dipertanyakan. Manfaatnya apa juga tidak tahu. Jangan hanya mau mencoba jaket bulu angsa saja, ” tegas pengamat hukum Kota Medan, Muslim Muis kepada akses.co, Rabu (9/8/2017).
Dengan diusutnya, tentunya akan diketahui kapasitas para kepala SKPD tersebut pergi ke sana. “Dibenarkan memang kepala SKPD mendampingi wali kota. Tapi, harus berkaitan. Seperti Kadishub (Renward). Apa kaitannya ikut ke sana. Mau belajar transportasi. Lebih urus parkir liar yang masih banyak di Kota Medan dan juga lampu lalu lintas masih banyak tidak berfungsi di Medan ini,” tegasnya.
Begitu juga dengan kerjasama kota kembar dengan salah satu kota di Rusia dinilai sulit terwujud karena kultur budaya dan lainnya berbeda. “Cuacanya saja berbeda, apalagi budaya dan lainnya berbeda. Jadi, sulit terlaksana,” tambahnya.
Berdasarkan rilis disampaikan Bagian Humas Setdako Medan beberapa hari lalu, salah satu agenda kunjungan Eldin ke Rusia adalah penjajakan kerjasama kota kembar dengan Roston Kondon. (wan)
