Pasar Digusur, Gerai Minimarket Menjamur

akses.co – Pemko Medan dinilai abai pada pedagang tradisional karena rutin melakukan penggusuran dengan alasan revitalisasi. Di sisi lain, pemerintah justru mengeluarkan ribuan izin untuk pembukaan Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi yang mematikan peluang pasar tradisional.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan Brilian Moktar, mengatakan, ketidakpedulian Pemko Medan dapat dilihat dari kebijakan yang diambil terhadap Pasar Timah, Pasar Bulan, Pasar Kampung Lalang, Pasar Belawan dan Pasar Aksara. Dengan alasan revitalisasi, Pemko Medan menggusur/menelantarkan pedagang di pasar-pasar itu dengan istilah relokasi ke tempat yang tidak strategis. Padahal mereka sudah berjualan di pasar itu selama puluhan tahun.

“Dan dalam relokasi itu, pembangunan pasar yang dimaksud justru berlangsung lama sehingga mematikan mata pencarian pedagang tradisional,” kata Brilian, kepada wartawan di Medan, Minggu (30/7/2017).

Dari pendataan yang dilakukan, terdapat ribuan orang yang bakal kehilangan mata pencarian atas kebijakan Pemko Medan yang terkesan tidak peduli dengan nasib pedagang tradisional. Brilian Moktar mendata, ada 821 kios di Pasar Aksara, 325 kios di Pasar Timah, 386 kios di Pasar Bulan, 150 Pasar Belawan dan 750 kios dan lapak di Pasar Kampung Lalang dengan total 2.432 kios.

Jika setiap kios mempekerjakan tiga orang, berarti ada 7.296 pekerja pasar tradisional yang kehilangan pekerjaan. Dan jika setiap pekerja memiliki keluarga dan menanggungjawabi dua orang saja, berarti ada 21.888 orang yang bakal kelaparan.

Walikota Medan Dzulmi Eldin perlu memanggil kembali direksi PD Pasar dan mempertanyakan konsep pengembangan pasar yang dilakukan. “Jangan asal masuk, lalu mengobrak-abrik pasar,” katanya.

Brilian Moktar juga merasa aneh dengan kebijakan di Pasar Bulan. Di pasar itu, baru sekitar dua tahun lalu sengnya dibangun dan dibuat menjadi warna biru. Namun tidak tahu alasannya, ada pengembang yang mau masuk sehingga Pasar Bulan diobrak-abrik. Kalau memang mau menjalankan revitaslisi, kenapa tidak dilakukan untuk pasar yang telah habis kontraknya seperti Pasar Pringgan dan paar yang terbakar yang didahului. Seharusnya pasar itu yang ditertibkan dan ditata dulu.

“Itu justru merusak potensi pasar tradisional. Saya bisa katakan, walikota tidak mengkaji cara menghidupkan ekonomi lemah. Padahal UKM menjadi soko guru ekonomi nasional” ujar Brilian.

Memang, kata Brilian, PDI Perjuangan mendukung Dzulmi Eldin dalam pilkada lalu. Namun jika tidak mendukung masyarakat kecil, ia meminta DPD PDI Perjuangan Sumut untuk memanggil dan mendiskusikan mengenai politik membela wong cilik.

“Bagaimana lagi kita sebagai partai mau mendukung kalau rekomendasi itu saja tidak diindahkan” katanya. (rel/rur)