Fakhrur Rozi, Dosen FIS UIN Sumatera Utara
BAGI Kota Medan, hiruk pikuk Pemilu 2019, akan segera berganti dengan pesta demokrasi lokal bernama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wali Kota – Wakil Wali Kota Medan 2020 – 2025. Asa warga kota kembali terasah tentang sebuah kota maju yang peka dengan kebutuhan warganya atau siapapun yang datang ke sini. Kota metropolitan yang beradab.
Pilkada 2020 mendapatkan Wali Kota Medan 4.0? Penggunaan istilah 4.0 dalam tulisan ini sebenarnya sekadar cocokologi angka yang mengarah pada tahun pelaksanaan pilkada yakni 2020. Di sisi lain, saya juga mencoba mengadopsi istilah Revolusi Industri 4.0 yang menjadi tantangan dalam kepemimpinan daerah.
Pimpinan daerah akan menghadapi masyarakat yang lebih melek media dan bermandikan informasi, serta kepo (baca: sangat ingin tahu) persoalan orang lain. Masyarakat yang semakin kritis, sangat mungkin, lebih berani untuk menunjukkan sikapnya.
Mengacu pada pendapat Muhammad Aditya Warman (2018), dalam kepemimpinan era 4.0, perspektif, sistem berpikir, dan koneksi, masing-masing akan terubah sesuai dengan keadaan yang ada. Maka dari itu, poin inovasi dan kelincahan (agile) menjadi dua poin utama agar bisa bertahan dan disenangi oleh masyarakat yang dipimpin serta pemerintahan yang dikelola seorang pemimpin. Kelincahan dapat ditinjau dari seberapa besar kemampuan seseorang dalam melakukan multitasking. Inovasi, sudah tentu keterbaruan dalam program dan realisasi pembangunan daerahnya.
Wajah Kepemimpinan Era 4.0
Sejumlah aspek penting yang mesti dimiliki seorang pemimpin kekinian. Sedikitnya, dia memiliki penghargaan yang tinggi, pengaruh yang kuat, emosi yang otentik, terbuka terhadap pemikiran, dan juga kemampuan mendengarkan. Pada diri seorang wali kota, tentu saja melekat harapan dari 2,7 juta warga Kota Medan. Warga kota sangat ingin dihargai oleh pemimpinnya.
Caranya? Penuhilah semua kebutuhan warga itu, realisasikan program pembangunan dengan konsisten, cepat dan tepat sasaran. Dengan begitu si pemimpin akan mendapatkan pengaruh yang kuat di masyarakatnya. Jika sudah menancapkan pengaruh itu dengan benar, tentu eksistensi si pemimpin akan mulus-mulus saja karena didukung rakyatnya.
Masyarakat di era teknologi komunikasi yang multitasking, juga sangat mementingkan aspek orisinalitas si pemimpin sebagai manusia. Meski sudah mulai percaya dengan kecerdasan buatan (artificial intelegence), big data dan konsekuensi menggunakan teknologi, masyarakat juga masih mengharapkan sisi humanis dari seorang pemimpin atau orang yang dihormatinya. Misalnya, di dunia kampus, mahasiswa yang dengan kemampuan menggunakan gadget tercanggih dan tak pernah lepas darinya, juga masih mengharap pemakluman dan belas kasihan, jika dia tak memberitahu lewat SMS, Whatsapp, dan lainnya, saat dia bolos. Mungkin ini bisa disamakan, dengan perilaku warga kota yang masih suka membuang sampah sembarangan. Dia pasti tahu dampak sampah itu, tapi tetap berharap si pemimpin lewat pemerintahan yang dikelolanya untuk memastikan kota itu bersih.
Aspek pemikiran dan terbuka dan kemampuan mendengarkan dari si pemimpin, juga menjadi hal yang tak bisa diabaikan. Prof Burhan Bungin (2018), menyebutkan cukup banyak contoh kepemimpinan saat ini, kepala daerah yang tidak hanya komunikatif ke tataran elite, senang mendengar keluhan warga, turun ke lapangan menyapa warga, apalagi dibalut dengan tampilan seperti kebanyakan orang, akan tetap disenangi dan masih diterima masyarakatnya, meski program pembangunannya tidak begitu terlihat signifikan.
Menerka Medan di 2025
Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan cerita tentang adanya pertemuan sejumlah profesional dan anak muda Kota Medan di salah satu lokasi di kawasan Setia Budi, Medan. Mereka duduk menunggu waktu berbuka puasa, sembari membahas Wali Kota Medan 2020. Dari cerita Tengku Adri, salah seorang yang hadir di sana, hampir semua peserta diskusi, sepakat bahwa Kota Medan butuh perubahan. Dengan tidak menyebutkan nama-nama tertentu, ada keinginan yang kuat dari anak-anak muda tentang sosok yang bisa mendorong pembaruan dalam pengelolaan Kota Medan, sedikitnya bisa seimbang dengan Kota Bandung atau Kota Surabaya. Mencoba menerka-nerka, kondisi Kota Medan, memang bisa dibilang belum bisa setara dengan dua kota itu. Sisi penataan dan infrastruktur kota, Medan masih harus dipoles.
Sisi pelayanan publik, masih banyak keluhan yang harus diselesaikan secara sistemik. Ke depan, tuntutan warga untuk penyelesaian dan perbaikan itu akan semakin lebih cepat. Setahu saya, program Pemerintah Kota Medan untuk menampung keluhan, laporan dan masukan warga sudah ada. Tapi soal realisasinya, memang tidak bisa disebut baik.
Dalam artikel “Gampang-gampang Susah Mengadu Pada Aplikasi” (http://fakhrurrozi.uinsu.ac.id/berita/read/144/gampang-gampang-susah-mengadu-pada-aplikasi-.html), penulis pernah membahas tentang aplikasi MRK (Medan Rumah Kita) yang pernah diluncurkan Pemko Medan. Nasib aplikasi yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan ini pun saat ini tidak jelas. Padahal, penggunaan teknologi berbasis aplikasi dalam pelayanan publik merupakan terobosan yang positif. Langkah ini merupakan awal upaya mewujudkan Kota Medan sebagai smart city. PSPPR UGM (2016), menyebut, konsep kota cerdas (smart city) yang menjadi isu besar di kota-kota besar di seluruh dunia mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota menggunakan pendekatan citizen centric sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara warga dengan penyedia layanan, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah.
Interaksi dua arah ini akan terus berkembang dan berproses sehingga nantinya kota akan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali serta tangguh dalam merespon perubahan dan tantangan yang baru dengan lebih cepat. Jadi, soal gampang atau susah ketika menggunakan teknologi berbasis aplikasi dalam melayani publik, pilihannya ada pada kemauan untuk memanfaatkan teknologi itu secara benar. Kasus Aplikasi MRK itu menunjukkan bahwa inovasi dan realisasi program harus jalan beriringan. Presiden Jokowi, memang menyebut pemerintah kota lebih siap dalam menghadapi perubahan 4.0, dengan syarat mampu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni menghadapi perubahan 4.0 itu.
Saya mengartikan, celah-celah yang terbuka di era Revolusi Industri 4.0 akan diisi oleh anak-anak Medan, bukan orang luar. Itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin eksistensi anak-anak Medan. SDM berkualitas hanya dapat muncul dari kehidupan masyarakatnya yang berkualitas pula. Upaya ke arah peningkatan kualitas hidup warganya, sudah dimulai oleh pemimpin di Kota Bandung dan Kota Surabaya. Karena pelayanan publiknya sudah membaik, dua kota itu sudah membangun taman-taman bunga di tengah kota. Sebagai upaya menyenangkan warganya, kota yang padat seakan punya oase di tengah kota.
Hal ini cukup beralasan, sebab banyak kajian menunjukkan aspek kualitas pada ruang terbuka publik dan perawatan pada ruang terbuka publik berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pengguna ruang terbuka publik tersebut. Aspek dari kualitas hidup yang dipengaruhi adalah aspek kesehatan, aspek kehidupan keluarga, aspek interaksi sosial dan aspek rekreasi. Nah, bagi pemimpin di Kota Medan, sepertinya untuk menyenangkan warga, akan lebih mudah. Cukup selesaikan keluhan warganya dengan ligat, jawab suara-suara rakyat dengan cepat. Itulah sementara ya. Sikit aja dulu, nanti kita cerita lagi..!(*)