29 C
Medan
Sabtu, 18 Mei 2024

Dana COVID Di Aceh Singkil, DPD ALAMP AKSI : Dewan Jangan Cuma Cakap – Cakap Saja

Menarik untuk dibaca

Redaksi
Redaksihttps://www.akses.co/
Redaktur berita di https://www.akses.co
- Advertisement -[the_ad_placement id="artikel-bawah-judul-diatas-teks"]

SINGKIL, akses.co – Terkait pertanyaan realisasi dana covid-19 Aceh Singkil oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil Aminullah sagala saat menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat paripurna 31 Agustus 2020 lalu.

Pertanyaan Dewan tersebut juga telah dijawab dan diuraikan oleh
Bupati Aceh Singkil Dulmusrid dalam rapat paripurna dengan agenda Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Anggota Dewan Terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun 2019 pada 2 September 2020 lalu.

Dilain kesempatan, ketua DPD Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Aceh Singkil Hardinata Simamora mengatakan merasa sangat kecewa dengan DPRK Aceh Singkil yang dinilai hanya pandai bertanya dan cakap – cakap saja.

“Terkait dana covid, Dewan sudah bertanya dan Bupati sudah menjawab. Terus solusinya bagaimana”, Tanya Hardinata, Kamis (3/9/2020)

“Hal ini sangat kita sayangkan, masak iya Dewan yang gajinya besar tapi tugasnya hanya bertanya dan hanya cakap saja, lantas fungsi pengawasannya dimana, seharusnya dewan memegang data realisasi dana Covid tersebut kemudian membandingkan dengan data yang di pegang Bupati Aceh Singkil”, Ungkapnya.

Jika seperti itu, lanjutnya, kami sebagai masyarakat merasa bingung kenapa dewan bertanya, Apa dewan tidak memiliki data ?, Tanya Hardinata lagi.

Saat ini Bupati sudah menjawab, lantas apa langkah dewan atas jawaban tersebut ?. “jangan – jangan dewan hanya menduga sehingga ketika Bupati memaparkan dengan serta merta dewan menerima”, Tuturnya.

Hal ini harus diperjelas, jika ada temuan panggil dinas terkait, Kata Hardinata.

Menurutnya, pemaparan Bupati tersebut harus berdasar fakta dan data.

Kata Bupati ada senilai 1,5 milliar untuk pemulihan dan menstimulasi kegiatan perekonomian, sebesar 6 miliar untuk bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat covid-19, kami minta Dewan harus cek kebenaran data yang disampaikan Bupati tersebut, Pintanya.

Kemudian, cek juga kebenaran data untuk kesiapan sektor kesehatan yang telah di belanjakan berdasarkan pemaparan Bupati tersebut, Imbuhnya.

“Inilah fungsi dewan sesungguhnya, bukan hanya sekedar bertanya dan cakap-cakap saja, jika hanya bertanya dan cakap-cakap saja, kami dari LSM pun bisa”, Tegasnya. (SM)

- Advertisement -[the_ad_placement id="iklan-diabwah-artikel"]

Berita Selanjutnya

[gs-fb-comments]

Berikan Komentar anda

- Advertisement -[the_ad_placement id="sidebar-1"]

Juga banyak dibaca