 Jaminan Kesehatan Masyarakat DPRD Kota Medan pun meminta Pemerintah Kota (Pemko) untuk memvalidasi data penduduk miskin itu.){kind=link}
akses.co – Data penduduk miskin di Kota Medan hingga kini masih amburadul. Panitia Khusus (Pansus) Jaminan Kesehatan Masyarakat DPRD Kota Medan pun meminta Pemerintah Kota (Pemko) untuk memvalidasi data penduduk miskin itu.
Ketua Pansus Jaminan Kesehatan Masyarakat terkait dengan data penduduk miskin dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Medan, T Bahrumsyah mengungkapkan Pemko Medan untuk memperbaiki data angka kemiskinan itu.
“Karena data yang ada sekarang masih amburadul dan menyulitkan dalam pendataan warga miskin di daerah ini. Untuk itu, kita meminta Pemko Medan segera memvalidasi data kemiskinan yang amburadul tersebut,” ungkapnya, Selasa ( 29/8).
T Bahrumsyah menambahkan agar kebijakan pengentasan kemiskinan tepat sasaran, hal yang paling penting dilakukan Pemko Medan adalah validasi data terlebih dulu. Dengan pendataan yang tidak akurat maka program pengentasan kemiskinan tak akan bisa tetap sasaran.
“Leading sector pendataan kemiskinan ada di Dinas Sosial Medan. Walaupun selama ini ada juga data kemiskinan di Badan Pusat Statistik,” ungkapnya.
Sebelumnya, di rapat Pansus Jaminan Kesehatan Masyarakat terkait dengan data penduduk miskin dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Medan, Senin (28/08/2017) disebutkan bahwa penduduk miskin di Medan hanya berkisar 110 ribu jiwa.
Data itu, berbeda dengan pendataan yang disampaikan oleh BPS yang menyebutkan bahwa data penduduk miskin di Medan mencapai 500 ribu jiwa.
“Perbedaan data itu menyebabkan masih ditemukan warga warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta BPJS Penerima Bantuan Iuran ( PBI),” pungkasnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Sutan Lubis menyebutkan bahwa terkait pendataan penduduk tersebut pihaknya telah membentuk tim dengan melibatkan BPS, Dukcapil dan Bappeda Medan.
“Agar data masyarakat miskin di Medan tidak akan lagi berbeda-beda, kita akan bentuk tim yang akan bekerja melakukan pendataan ulang ke lapangan,” paparnya. (din)