MEDAN, akse.co – Menindak lanjuti laporan nomor istimewa /8 Juni 2021 / perihal dugaan korupsi Balai prasarana dan permukiman wilayah Sumatra Utara yang di terima langsung pihak kejaksaan tinggi Sumatera Utara ber inisial WS, Sejumlah massa Jaringan Masyarakat Mandiri dan Forum Diskusi Mahasiswa Sumatera Utara menggelar aksi meminta tindak lanjut proses dugaan korupsi ka balai prasarana dan permukiman wilayah Sumatera Utara Kamis(17/6).
Massa JMM dan FORDISMA SU menyampaikan dugaan korupsi pembangunan TA 2018 sebesar Rp 2,6 Miliar dan pembangunan 40 sekolah dengan pagu anggaran 7 Miliar syarat akan suap / bagi-bagi.
Kami mendorong kejatisu wujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bukan hanya sebagai lifestyle belaka.
Artinya kami mendorong kejatisu segera periksa kepala balai prasarana dan permukiman Sumatera utara .
Ketua FORDISMA SU , Awaluddin Nasution menyampaikan bahwa Kejatisu harus menindak tegas bagi para pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu karena sudah merugikan negara miliaran rupiah .
Hal senada juga disampaikan Ketua JMM Fahrul Rozi Harahap bahwa dalam rangka Wilayah Bebas Korupsi di Sumatera Utara Kejati Sumut harus berantas semua Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di semua instansi pemerintah .
Pantauan Awak media dilapangan, massa JMM dan FORDISMA Sumut mematuhi seluruh protokol kesehatan.
Satu jam menyampaikan orasi, massa di tanggapi oleh perwakilan Kejati Sumut Kepala Seksi Penerangan Hukum Sumanggar Siagian SH MH , ” Saya akan sampaikan kepada kepala Kejati Sumut khusus apa yang menjadi keinginan kalian dan akan kami balas memalui surat sesuai alamat , dan sesegera memproses LP dari JMM dan FORDISMA SU ” Tegas beliau
Menanggapi itu, JMM dan FORDISMA SU menyampaikan akan terus mengawal kasus ini karena kami ingin Sumatra Utara harus bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme dan massa pun membubarkan diri secara tertib. (Red/sbr-01)