 Medan tahun 2017.){kind=link}
akses.co – DPRD Kota Medan menerima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearh (APBD) Medan tahun 2017. Namun, Panitia Khusus (Pansus) LPj meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun anggaran untuk memprioritaskan program kerja yang dapat meningkatkan pembangunan Kota Medan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Penandatanganan dilakukan Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Wakil Ketua Iswanda Ramli, Wakil Ketua Ihwan Ritonga bersama Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin melalui rapat paripurna dewan, Senin sore (1/10/2018). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli dihadiri para anggota dewan. Hadir juga, selain Walikota Drs Dzulmi Eldin juga dihadiri Wakil Walikota Ir Ahkyar Nasution, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Camat.
Seluruh fraksi di DPRD Kota Medan menyetujui LPj APBD 2017 itu dianyaranya pendapatan Rp 4,409 triliun belanja Rp 4,394 triliun dan dana transfer Rp 1,7 miliar, dengan surplus Rp 13,240 miliar. Pembiayaan Rp 35,461 miliar, pengeluaran Rp 5 miliar dan pembiayaan netto Rp 30,461 miliar.
Hanya Fraksi PAN tidak dapat merima LPj APBD Kota Medan tahun anggaran 2017 yang digelar melalui rapat paripurna di gedung DPRD Kota Medan, Senin (1/10/2018).
Ketua Pansus LPj, Robby Barus mengungkapkan untuk meningkatkan pembangunan di Kota Medan, Pansus LPj meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyusun anggaran secara realistis, sehingga realisasi tidak jauh dari proyeksi atau perencanaan anggaran.
“Kami meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD bersama Organisasi Perangkat Daerah atau OPD menyusun anggaran yang realistis. Memprioritaskan program kerja yang dapat meningkatkan pembangunan Kota Medan dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya saat membacakan laporan Pansus LPj di rapat paripurna itu.
Robby Barus menambahkan pihaknya berkeinginan seluruh program yang sudah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Kota Medan.
“Tidak tercapainya pendapatan yang telah ditargetkan serta tidak berjalannya program-program yang telah direncanakan, sehingga berpengaruh terhadap rencana pembangunan,” ungkapnya.
Diketahui, realisasi pendapatan daerah tahun 2017 Rp 4,409 triliun atau 79,82% dari proyeksi Rp 5,523 triliun. Sedangkan realisasi belanja hanya Rp 4,394 triliun atau 79,22% dari proyeksi Rp 5,547 triliun.
Dalam rapat paripurna pengesahan LPj pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran, Sabar Syamsurya Sitepu mewakili Fraksi Golkar DPRD Kota Medan mengungkapkan kurang maksimalnya Pemko Medan dalam mencapai target pendapatan daerah itu menunjukkan Pemko Medan selama tahun anggaran 2017 belum melakukan langkah konkret dan tegas terhadap penetapan prioritas kebijakan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Fraksi kami berharap nantinya ada upaya optimal potensi yang terarah, terpadu dan berhasil guna perlu terus ditingkatkan, serta meminimalisir terjadinya kebocoran-kebocoran serta meningkatkan pengawasan yang intensif terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran terhadap penerimaan PAD di tahun anggaran mendatang,” papar Sabar.
Sementara itu, Kuat Surbakti mewakili Fraksi PAN mengungkapkan Fraksi PAN DPRD Kota Medan tidak dapat menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2017 sebelum dilaksanakannya rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang LPj APBD Kota Medan tahun anggaran 2017.
Rekomendasi Pansus tersebut meminta pembentukan Pansus untuk menindaklanjuti berbagai temuan Pansus LPj selama proses pembahasan berlangsung diantaranya jauhnya pencapaian pendapatan daerah Rp 4,409 trilyun dari target Rp 5, 523 trilyun atau hanya terealisasi 79,82%.
Sementara itu, Walikota Medan Dzulmi Eldin dalam sambutannya mengungkapkan pembahasan LPj oleh DPRD Kota Medan dilakukan secara substansi dan teliti. Hasil pembahasan merupakan catatan strategis bagi seluruh stakeholder, dijadikan masukan guna meningkatkan kemampuan manajerial untuk mewujudkan pemerintah daerah yag semakin trabsaran, partisipatif dan akuntabel.
Eldin menambahkan, pembangunan Medan tahun 2017 secara umum memberikan banyak keberhasilan. Berbagai rencana dan program yang belum terwujud menjadi tantangan tantangan tersendiri untuk pembangunan Medan ke depan.
“LPJ ini akan menjadi catatan strategis, menjadi masukkan sekaligus pertimbangan pokok dalam merumuskan arah kebijakan umum dan program prioritas penyelenggaraan pemerintah Kota Medan yang akan datang,”. (advertorial)