MEDAN, akses.co – Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, diminta membuka hasil penilaian tim seleksi pejabat eselon II, yang disebutnya ada pejabat bernilai 40. Langkah ini perlu, agar tidak dinilai asal bunyi dan tidak terkesan merendahkan martabat calon pejabat yang ikut seleksi.
“Ya kalau ada anggota nya nilainya rendah saat ikuti tes seleksi, harusnya disampaikan saja ke publik berapa hasil tes itu, baru bicara ke publik terkait penilaian itu. Ini hasil nilainya saja belum jelas dan tidak diumumkan, tapi Gubernur sudah berspekulasi,” kata Pengamat Kebijakan Publik dari Rumah Demokrasi Sumut (Rudemsu), Rusli Efendi Damanik, Sabtu (12/10/2019).
Menurut Rusli, Edy menurutnya kemudian berspekulasi soal hasil tes seleksi eselon II. Di mana ia menilai ada calon pejabat yang nilainya rendah kemudian melakukan pengerahan massa untuk unjukrasa. “Gubernur itu adalah pimpinan birokrasi di provinsi. Siapa pula anggotanya yang berani memobilisasi massa hanya karena nilai tes seleksi rendah,” tukas Rusli.
Menurut Rusli, dengan tidak dibukanya hasil tes seleksi tersebut, maka publik bisa saja berspekulasi bahwa orang-orang yang diinginkan Edy Rahmayadi punya nilai rendah, sehingga kalah dan terpaksa dilakukan seleksi kembali. Jadi jika mau adil dan agar tidak saling melempar spekulasi ke publik, Edy Rahmayadi harusnya buka itu hasil tes seleksi ke publik. “Sebaiknya kita tidak meremehkan kemampuan seseorang hanya karena dapat nilai 40, dan itu pun buktinya tidak jelas,” tukas Rusli.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sebelumnya mengatakan akan melakukan seleksi ulang pejabat eselon II. Seperti dilansir Tribun Medan, Edy juga mengaku ada kepala dinas yang membayar sekelompok pengunjukrasa setelah dinyatakan gagal tes asesmen.
“Ada kepala dinas tak lulus tes, malah menyuruh orang demo. Kalau takut ikut tes, duduk saja di rumah,” katanya, sewaktu menghadiri acara silaturahmi dengan ratusan ASN, di Aula Raja Inal Siregar, lantai dua, kantor gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Kamis (10/10/2019). Edy mengancam akan membuka identitas para pejabat teras yang dinyatakan tidak lulus tes ke publik jika demonstrasi terus berlangsung.(eza/rel)