 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)){kind=link}
akses.co – Di tengah perayaan ulang tahunnya ke 427 tahun, Kota Medan malah mendapatkan kado pahit, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (5/07).
Mewakili Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, Ketua Komisi A DPRD Kota Medan, Sabar Samsurya Sitepu menerima laporan keuangan Kota Medan bersama Walikota Medan, T Dzulmi Eldin di Kantor BPK perwakilan Sumut mengungkapkan laporan keuangan Kota Medan dengan hasil WDP tersebut disebabkan adanya kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan yang sudah berulang kali menjadi temuan.
Diantaranya, masalah penghapusan aset dan tunggakan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari 2009 dan tahun-tahun selanjutnya yang tidak direalisasikan.
Selain itu, penyebab lainnya hasil laporan keuangan Kota Medan yang hanya mendapatkan WDP, dikarenakan Pemerintah Kota Medan terlambat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK). Seharusnya LHPK itu diserahkan paling lambat 31 Maret, namun malah diserahkan di bulan Mei.
“Saya berharap, Walikota Medan bisa mengevaluasi kinerja SKPD yang sudah berulang kali jadi temuan itu. Kalau tidak, hasil laporan keuangan Kota Medan kedepan cuma bisa dapat WDP saja, bukan WTP,” paparnya di ruang Komisi A DPRD Kota Medan, Rabu (5/07/2017).
Sabar Samsurya Sitepu menambahkan kedepannya, Pemko Medan harus bisa memperbaiki kinerjanya, termasuk tidak lagi terlambat dalam menyerahkan LHKPnya.
“Marilah kita bangun Kota Medan bersama-sama. Khusus kinerja sejumlah SKPD yang sudah jadi temuan itu harus segera dievaluasi. Karena tadi, Walikota sudah janji akan mengevaluasi kinerja sejumlah SKPD itu,” pungkasnya. (din)