BATU BARA, aksesco.id – Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat bersama Komite Advokasi untuk Guru Merdeka (KORUM) membahas pembatalan hasil akhir seleksi CASN-PPPK Formasi 2023 bertempat di ruang Rapat eks kantor Bupati Batubara, Senin (26/02/2023).
Hadir dalam rapat yang diusulkan KORUM tersebut perwakilan Staf Ahli Pj Bupati, Asisten pemerintahan, perwakilan Dinas Pendidikan, BKPSDM, inspektorat, serta KORUM.
Dari hasil rapat bersama itu, Komite Advokasi untuk Guru Merdeka (KORUM) membulatkan satu suara untuk segera memutusan pembatalan hasil seleksi CASN PPPK Pemkab Batu Bara tahun 2023.
“Dari hasil rapat kita tadi bersama Pemerintah di dalam ada perwakilan Dinas Pendidikan, BKPSDM, Inspektorat serta asisten PJ Bupati Batubara, kami dari KORUM semua sepakat pembatal hasil seleksi P3K segera dilakukan,” ucap Koordinator Korum, Mario Sitohang usai rapat.
Menurutnya, selama proses seleksi berlangsung banyak peserta tidak memenuhi syarat namun akhirnya diluluskan. Semua bisa dibuktikan dengan telah ditetapkannya lima orang tersangka dalam kasus PPPK di Batubara.
“Pembatalan adalah perjuangan kami bersama para korban honorer yang kami rekomendasikan ke PJ Bupati Batu Bara, apakah pak Nizhamul nantinya akan mengaminkan? Seharusnya tidak ada alasan lagi untuk menunda pembatal tersebut,” ucap Mario.
Koordinator Korum tersebut mengatakan tragedi yang mengorbankan para guru yang telah puluhan tahun mengabdi itu sudah sangat mencederai pendidikan di Indonesia.
“Kan sudah jelas kasusnya, dalam proses seleksi P3K ini Polisi kan sudah menetapkan beberapa orang tersangka atas kecurangan yang terjadi, apa ia sih Pj bupati buta akan hal ini?,” ucapnya.
Mario menilai, jika hasil seleksi terutama di SKTT tidak dibatalkan, PJ Bupati dinilai menambah daftar buruk pengelolahan pemerintahan Batubara.
“Artinya kehadiran Pj Bupati seperti pak Nizhamul di Batubara terkesan melegitimasi kecurangan yang terjadi. Atau beliau tidak hadirkan hatinya untuk para guru,” ucapnya.
Untuk diketahui, Polda Sumatera Utara (Sumut) telah menetapkan empat orang tersangka di kasus seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Batu Bara.
Keempatnya adalah Faizal, adik Bupati Batu Bara periode 2018-2023, Zahir, kemudian ada tiga pejabat lainnya dari Dinas Pendidikan Batu Bara, yakni Kepala Dinas berinisial AH, Sekretariat Disdik DT dan seorang Kabid di Disdik Batu bara. (firs)