Dukung Digitalisasi Pemprovsu
MEDAN, akses.co – Wacana Pemprov Sumatera Utara untuk menerapkan digitalisasi pada kerja-kerja birokrasi di Pemerintahan Sumatera Utara didukung Anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Menurutnya, pemerintah memang harus bisa berinteraksi secara digital untuk melayani masyarakat.
“Sehingga pemerintahan ke depan sudah harus beroperasi, dimana media interaksinya tidak hanya media konvensional tapi juga digital,” kata Meutya, Senin (24/12/2018)
Menurut Meutya, di era Revolusi Industri 4.0, semua bergerak ke arah digitalisasi. Sumatera Utara, yang sebagian warganya yang tersambungkan dengan digital, membuat daerah ini interaksinya ada di dunia nyata dan dunia virtual. Dengan adanya digitalisasi pengelolaan birokrasi seperti ini, akan melibatkan masyarakat untuk tidak sekadar berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan, melainkan juga berkolaborasi, sebagai sebuah gerakan.
“Platformnya sudah ada memang, tapi perlu ditingkatkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai konterpat Komisi I juga sudah mempersiapkan itu. Pelayanan publik adalah tidak sekadar tugas konstitusional, tapi adalah tugas bersama untuk dipenuhi agar masyarakat senang dengan keberadaan pemerintah,” katanya.
Menurut Meutya, dengan adanya ruang kolaborasi masyarakat dalam dunia digital, akan memercepat penyelesaian masalah yang terjadi di lapangan. Sehingga, pengelolaan pemerintahan juga harusnbersifat transparan dan mengubah interaksi masyarakat kepada pemerintahannya. “Semua bisa saling mengisi dalam pelayanan. Masyarakat bisa aktif, pemerintahnya lebih bisa proaktif. Salut untuk Pemprov Sumut yang dipimpin Pak Edy dan Bang Ijeck. Ini harus diwujudkan dengan kerjasama semua pihak,” pungkas politisi Golkar ini.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tertarik dan berencana untuk membenahi sistem kerja menuju digitalisasi. Apalagi, era revolusi industri 4.0 identik dengan digitalisasi, yang setiap manusia dituntut untuk melek terhadap perubahan-perubahan yang serba cepat dan menguasai teknologi yang semakin canggih. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah saat berkunjung ke Telkom Landmark Tower, Jalan Taman Widya Chandra Jakarta Selatan, Rabu (19/12/2018).
“Sistem kerja kita saat ini masih identik dengan cara-cara tradisional dan manual. Kami merasa perlu untuk berbenah dan bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang modern,” kata Ijeck.
Menurut Musa, kunjungannya ke Telkom Landmark Tower bertujuan untuk berdiskusi dan melihat langsung inovasi dan ekosistem kerja di Telkom. Dengan harapan, inovasi-inovasi serupa bisa diadopsi, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi pada sistem kerja Di jajaran pemprov Sumut.
“Sudah saatnya, birokrasi dengan sistem kerja tradisional berubah menuju sistem kerja yang canggih dan modern. Saat ini sebagian sudah mulai mengarah ke sana, seperti e-Absensi, e-Planning, e-Budgeting, dan lainnya. Tapi kita ingin yang lebih lengkap lagi, khususnya terkait database,” tutur Musa Rajekshah.
Ijeck menilai, selama ini urusan birokrasi sering terhambat hanya karena masalah kecil seperti administrasi, pengarsipan, dan lainnya. “Selain itu, digitalisasi juga mendorong cara kerja yang lebih transfaran dan terbuka. Mengurangi potensi dan peluang korupsi, suap, dan pungutan liar. Karena sistem digital itu terekam semua, baik jejak komunikasi, transaksi, dan lainnya,” kata Ijeck.(rih/rel)