akses.co– Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha, khususnya sektor manufaktur di dalam negeri agar aktif menjalankan program hilirisasi industri. Upaya strategis ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor sekaligus sebagai langkah mengurangi defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan.
“Hilirisasi dan industrialisasi benar-benar digenjot dan digalakkan. Utamanya sektor hasil-hasil tambang, sehingga kita tidak perlu lagi kirim bahan baku mentah. Ini harus dihentikan. Jadi, kita harus berani beralih, dengan mengirim barang dalam bentuk setengah jadi atau jadi,” ungkap Presiden Joko Widodo di acara CEO Forum di Jakarta, Selasa (27/11/2018).
Menurut Presiden, saat ini sudah ada berbagai teknologi guna mempermudah pelaksanaan program peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri tersebut. Contohnya untuk mengolah komoditas batu bara. “Sekarang ada teknologi untuk batu bara yang kelas rendah maupun kelas menengah, bisa dijadikan gas, bisa dijadikan minyak. Karena teknologi baru telah berkembang,” ungkapnya.
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengungkapkan aktivitas industrialisasi konsisten membawa efek berantai yang positif bagi perekonomian nasional. Selain peningkatan nilai tambah, juga memacu penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara dari ekspor. “Tidak ada satu negara maju di dunia yang tanpa melalui proses industrialisasi,” tegasnya.
Airlangga menambahkan data United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia dari 15 negara yang kontribusi industri manufakturnya terhadap produk domestik bruto (PDB) di atas 10%.
“Kita sering mendengar deindustrialisasi itu karena kontribusi ke PDB harus di atas 30 persen. Kalau kita melihat data UNIDO, ekonomi negara di dunia yang di atas 30 persen itu tidak ada,” ujarnya.
Berdasarkan laporan UNIDO, di negara industri, rata-rata sektor manufakturnya menyetor ke PDB hanya mencapai 17%. Sementara Indonesia mampu menyumbang hingga 22%, di bawah Korea Selatan (29%), China (27%), dan Jerman (23%). Namun, Indonesia melampaui perolehan Meksiko (19%) dan Jepang (19%). Sedangkan, negara-negara dengan kontribusi sektor industrinya di bawah rata-rata 17%, antara lain India, Italia, Spanyol, Amerika Srikat, Rusia, Brasil, Perancis, Kanada dan Inggris.
Berdasarkan data UNIDO Indonesia termasuk dari 4 negara Asia yang memiliki nilai tambah sektor manufakturnya tertinggi di dunia. “Jadi, kita bersama China, Jepang, dan India,” papar Airlangga.
Nilai tambah industri nasional meningkat hingga USD34 miliar, dari tahun 2014 yang mencapai USD202,82 miliar dan saat ini menjadi USD236,69 miliar.
Lebih lanjut Airlangga menjelaskan, dalam upaya menggenjot industrialisasi, pihaknya memfasilitasi pembangunan kawasan industri terutama di luar Jawa. Langkah ini juga mendorong terwujudnya Indonesia sentris, yakni pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
“Seperti kawasan industri di Sei Mangkei, saat ini sudah ada industrinya dan akan dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan industri hilir berbasis aluminium. Kemudian, kawasan industri di Dumai untuk hilirisasi CPO, serta di Morowali yang sekarang telah mampu memproduksi stainless steel dan produk turunannya,” ujarnya.
Airlangga menambahkan, di tengah era revolusi industri 4.0, Indonesia sudah siap memasuki implementasi peta jalan Making Indonesia. Ini sebagai strategi dan arah yang jelas dalam meningkatkan daya saing industri nasional di kancah global. Aspirasi besarnya adalah menjadikan Indonesia masuk dalam 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.
“Target itu bisa tercapai, dengan didorong peningkatan produktivitas dua kali dan anggaran untuk riset sebesar dua persen,” ungkap Airlangga. (din)