 dalam melakukan pembangunan.){kind=link}
akses.co – Direktur Utama PT Adhikari, Muhammad Syaifullah mengungkapkan, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam melakukan pembangunan. Sebab, program ini sangat baru dan perlu terus dilakukan sosialisasi agar lebih paham.
Dia menjelaskan, pihak pemko/pemkab di Sumut belum peduli dengan program ini karena bisa dikatakan masih baru. Padahal program ini bisa dijadikan alternatif dalam pembiyaan melaksanakan pembangunan.
Menurutnya KPBU ini tidak gratis, bukan hutang, tapi lebih kepada investasi. Jadi, butuh atau tidaknya satu pemerintah daerah tergantung dari kepala daerahnya dan kondisi keuangan daerah itu sendiri. “KPBU ini merupakan alternatif APBD dalam pembiayaan pembangunan. Sejak lima tahun terakhir ini kami terus dorong pemerintah daerah untuk melakukan itu,” ungkapnya.
Pria yang juga konsultan KPBU ini menjelaskan, untuk sosialisasi sendiri sudah dilakukan. Mulai dari Musrenbang tingkat nasional, pelatihan – pelatihan di daerah, melalui BI dan lainnya. Dia juga menjelaskan, program ini punya mekanisme tersendiri. “Kalau ada penilaian ini bemtuk hutang baru, tergantung SDM dan cara penialaian kepala daerahnya. Sebab, program ini punya mekanisme. Pembiayaan yang dilakukan juga berbagai bidang,” jelasnya.
Dia menambahkan, untuk di Sumut pihaknya sudah melakukan penjajakan dengan Pemko Tanjungbalai, Pemkab Batubara, Pemko Siantar, Pemkab Deliserdang. Sedangkan yang berjalan pembangunan jalan tol Kualanamu. Selain itu, pembangunan RSU Pirngadi dan LRT dengan Pemko Medan. “Semua itu tergantung pimpinan daerahnya. Kalau mendukung pasti jalan. Sebab, peluangnya ada disini. Banyak potensi di Sumut yang bisa di KPBU kan. Selain itu, legislatifnya ikut bergerak,” tambahnya. (eza)