SUBULUSSALAM, akses.co – Angka kemiskinan di wilayah Kota Subulussalam menurun dari 17,95 persen (tahun 2019) menjadi 17,60 persen (tahun 2021) atau terjadi penurunan sebesar 0,35 poin.
Jika dirunut dari tiga tahun sebelumnya, grafik penurunan itu secara perlahan mengalami penurunan, seperti pada tahun 2017 posisi kemiskinan tercatat sebesar 19,71 persen dan pada tahun 2018 turun menjadi 18,71 persen, pada tahun 2019 turun menjadi 17,95 persen dan di tahun 2020 turun hingga 17,60 persen.
Kepala BPS Kota Subulussalam, Abdi Gunawan kepada akses.co mengatakan, pada tahun 2020 Kota Subulussalam tercatat mengalami penurunan angka kemiskinan setelah sebelumnya juga mengalami hal yang sama.
Dari hasil survey yang dilakukan oleh BPS, persentase penduduk miskin pada tahun 2020 tercatat 17,60 persen atau setara dengan 14,46 ribu orang. Penurunan itu dapat dilihat dari persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebanyak 14,56 ribu orang atau setara dengan 17,95 persen.
“Semasa pandemi ini masyarakat cukup diuntungkan dengan naiknya harga TBS sawit, dan dengan adanya program Bansos (bantuan sosial) nasional,” kata Abdi Gunawan saat ditemui di kantornya, Rabu (17/2/2021).
Artinya, grafik geliat perekonomian di Subulussalam dikendalikan oleh harga komoditas sawit. Apabila harga komoditas sawit naik, maka pendapatan masyarakat di wilayah itu bertambah, lapangan kerja terbuka sehingga berdampak pada daya beli yang meningkat.
Koordinator Bidang Neraca BPS, Sarah Solihatun mengatakan, selain pengaruh kenaikan harga komoditas sawit, bahwa sektor lain yang juga dapat mempengaruhi laju perekonomian di Subulussalam adalah sektor transportasi, perdagangan, akomodasi, makan minum dan jasa perusahaan.
“Kalau berdasarkan produksi per sektor atau per komponennya itu sebenarnya ada pengaruh dari Covid-19, tapi pengaruhnya itu lebih banyak menyasar sektor transportasi, perdagangan, akomodasi, makan minum sama jasa perusahaan,” terangnya.
Ia menjelaskan bahwa Kota Subulussalam ditunjang oleh komoditas sawit, di mana komoditas sawit sebagai sektor pertanian memberi sumbangan sampai 23 persen. Makan ketika produksi sawit naik otomatis dapat menunjang perekonomian Subulussalam itu sendiri.
“Di data 2020 itu dari Dinas Pertanian kita lihat produksi sawit itu meningkat dari mulai tahun 2019 itu 3.100 ton dan di tahun 2020 meningkat sampai 3.500 ton,” jelasnya.
Kemudian pada harga TBS sawit sendiri mengalami peningkatan yang signifikan dari triwulan tiga sampai triwulan empat. Di mana pada triwulan tiga papan harga TBS sawit yakni sebesar Rp. 1.100 per kilo gram. Sedangkan di triwulan empat tembus Rp. 1.700 per kilo gram.
“Dan harga TBS sawit pada triwulan empat hampir menyamai harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu, tingginya produksi sawit dan ditunjang juga dengan tingginya harga komoditas sawit, nah, itu yang bisa menunjang perekonomian Subulussalam,” ungkapnya.
Dijelaskan, selama pandemi Covid-19 di Subulussalam ada beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan negatif, yakni sektor transportasi sampai sebesar 15 persen dan sektor akomodasi sampai sebesar 10 persen.
“Sementara, sektor kontruksi berupa proyek pembangunan pemerintah kami melihat di sepanjang 2020 lalu juga salah satu penunjang pertumbuhan perekonomian di Subulussalam, di mana di sektor tersebut ada penyerapan tenaga kerja,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Koordinator Statistik Sosial BPS, Arma Juwita menyebutkan bahwa untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Artinya, penduduk miskin adalah penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Dilihat dari tingkat pengeluaran terjadinya penurunan angka kemiskinan di Kota Subulussalam disebabkan lantaran kelompok penduduk dengan 40 persen pengeluaran terbawah memiliki rata-rata pengeluaran sebesar Rp. 441.024, yang mana nilai ini lebih tinggi dari garis kemiskinan yang sebesar Rp. 400.517.
“Jadi pengeluaran penduduk terendah aja di atas garis kemiskinan. Jadi itu memang salah satu indikasinya. Jadi kemiskinan itu kan masih ada tingkat kedalaman kemiskinan hingga tingkat kemarahan kemiskinan,” ungkapnya. (nsa)