MEDAN, akses.co – Covid-19 sudah mempengaruhi kehidupan masyarakat modern dan berdampak secara politik, sosial, ekonomi, dan tentu saja kesehatan. Birokrasi sebagai tangan pemerintah menjadi salah satu aktor kunci dalam mengimplementasikan strategi pemerintah menangani dampak Covid-19. Jika birokrasi tidak maksimal dalam upaya ini, maka otomatis akan mempengaruhi respon masyarakat.
Korea Selatan dan Taiwan menjadi perhatian dunia karena berhasil menerapkan kebijakan yang cepat dan tepat dalam penanganan kasus Covid-19 dengan mengoptimalisasi peran birokrasi. Bahkan World Health Organization (WHO) mengakui kedua negara ini memiliki strategi terbaik dalam menangani Covid-19.
Perizinan birokrasi yang tidak berbelit membuat Korea Selatan berhasil membuat kebijakan cepat dan tepat. Sedangkan Taiwan merupakan negara dengan digitalisasi birokrasi yang cukup baik di masa pandemic Covid-19, dimana negara tersebut berhasil memberikan informasi dan pelayanan secara responsif kepada masyarakat tentang penanganan kasus Covid-19.
Indonesia sejauh ini juga sudah banyak melaksanakan penanganan penyebaran Covid-19, mulai dari refocusing anggaran, pembatasan sosial skala besar dan mikro, serta sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Hal ini sudah berlangsung sejak sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 ini. Jika kita mengacu pada jumlah kasus positif Covid-19, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menilai efektivitas kerja pemerintah, mengingat faktor yang menentukan tidak hanya peran pemerintah. Narasi dan informasi yang beredar mengenai Covid-19 di tengah masyarakat sudah begitu banyak, dan hal inilah yang membentuk pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah.
Belum lagi, permasalahan yang sempat beredar seperti kasus korupsi dana bantuan sosial, manipulasi data kasus Covid-19, hingga yang terbaru adalah penggunaan Antigen bekas. Penguatan birokrasi menjadi sangat penting karena mereka menjadi pihak yang memastikan keberlangsungan peran dan wujud negara tetap eksis.
Tipologi dan budaya birokrasi Indonesia yang belum terbiasa menghadapi kondisi seperti Covid-19 menunjukkan hal yang cukup positif. Walau banyak pihak yang meragukan, harus diakui terjadi perbaikan yang signifikan dari kualitas birokrasi Indonesia, terkhusus dalam penanganan Covid-19.
Tentunya seluruh masyarakat Indonesia menantikan kiprah birokrasi yang semakin baik. Tidak hanya saat masa pandemi Covid-19, tetapi pada setiap kondisi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Birokrasi harus menjadi pelayan utama masyarakat, sehingga fungsi negara dapat dirasakan.
Penulis : Andry Anshari – Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara