akses.co – Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin diwakili Sekretaris Daerah, Syaiful Bahri Lubis menerima kunjungan kerja Plt Wali Kota Bogor, Usmar Hariman di Kantor Wali Kota Medan, Senin (26/2/2018). Kunjungan tersebut dalam ajang tukar pikiran dengan pejabat Pemko Medan terkait penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang berjalan di Kota Meda, khususnya penerapan transaksi non tunai dalam sistem pengelolaan keuangan di Kota Medan.
“Agenda kami adalah bersilaturahim dengan segenap jajaran ASN Pemko Medan. Di samping itu kami ingin mengetahui seperti apa penerapan transaksi non tunai dalam sistem tata kelola pengelolaan keuangan daerah di Kota Medan. Sebab, Pemko Bogor saat ini telah mengupayakan penerapan transaksi non tunai dalam berbagai transaksi keuangannya,” ungkap Usmar Hariman.
Dirinya juga ingin melihat apakah penerapan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang baru dilaksanakan di Kota Medan. Mengingat saat ini di Kota Bogor baru akan diterapkan pada Januari 2019 mendatang.
Srmentara itu, Syaiful Bahri Lubis mengungkapkan, tata kelola pemerintahan di Pemko Medan selama ini berjalan dengan baik. Mulai dari sistem perencanaannya telah menerapkan e-planing yang memperkuat sistem itu sendiri. Apalagi sebutnya, Pemko Medan saat ini tengah fokus pada penataan kota dan pembenahan infrastrukturnya. “Yang terpenting dalam pembangunan kota adalah pembenahan infrastruktur dasar kota, perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang jika hal tersebut terpenuhi akan mampu meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi masyarakatnya,” jelas Syaiful.
Untuk TPP di Kota Medan telah dinaikkan sejak awal 2017 lalu. Dimana dengan meningkatkan kesejahteraan ASN seperti Bandung dan Surabaya, kinerja ASN pada organisasi nya ikut meningkat. Demikian juga dengan penerapan sistem transaksi nontunainya, Pemko Medan telah menerapkan transaksi non tunai dalam sistem tata kelola keuangan daerahnya.
“Kita mulai menerapkannya sejak 2 (dua) tahun lalu. Dimana, kami awali dengan penyerahan gaji dan TPP ASN Pemko Medan langsung melalui rekening ATM. Sehingga, tidak ada lagi yang menerima secara tunai dan lebih mempermudah kerja bendahara. Ke depannya juga akan dikembangkan dalam pencairan dana transaksi pada sektor keuangan lainnya,” jelas ungkap Syaiful seraya menambahkan bahwa penerapan ini juga berdasarkan pembinaan intens KPK ke Pemko Medan terutama dalam peningkatan kinerja dan juga sumber penerimaan daerah. (eza)