akses.co – Kementerian Perindustrian telah meluncurkan hingga delapan tahap untuk program pendidikan vokasi. Program ini telah mampu menggandeng 2.074 SMK dan 745 perusahaan dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, sejak 2017 lalu.
Program pendidikan vokasi itu memang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri.
“Pada tahap kedelapan ini, yang meliputi wilayah Jawa Timur, kami melibatkan 295 SMK dan 97 perusahaan. Sampai saat ini, ada 3.708 perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani, karena satu SMK dapat dibina oleh beberapa perusahaan,” papar Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto melalui siaran pers yang diterima akses.co, Jumat (8/02/2019).
Airlangga memberikan apresiasi terhadap antusiasme SMK dan perusahaan yang sudah mengikuti program yang diinisiasi oleh Kemenperin.
“Dua tahun lalu, kami mengawali program link and match vokasi industri dari Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini dipilih sebagai lokasi peluncuran yang pertama. Kaena kami menilai Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang sangat concern terhadap pengembangan SMK dan merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan industri tertinggi,” ungkapnya.
Untuk itu, agar memberikan dampak yang lebih masif, Kemenperin kembali meluncurkan program pendidikan vokasi industri di Jawa Timur dengan melibatkan perusahaan-perusahaan dan SMK yang belum terfasilitasi pada tahap pertama.
“Selanjutnya, kami akan meluncurkan lagi di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah,” ujarnya.
Airlangga menambahkan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, fokus pembangunan nasional pada tahun ini adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. “Oleh karenanya, meningkatkan SDM yang kompeten, perlu dilaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih giat,” ungkapnya.
Salah satunya menjalankan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Upaya ini memerlukan sinergi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik SMK sebagai penyedia lulusan, industri sebagai pengguna, serta pemerintah pusat dan daerah sebagai pembina dan pembuat kebijakan.
Maka itu, Kemenperin bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kelompok kerja yang akan mengawal pelaksanaan revitalisasi SMK di bidang industri. Sepanjang tahun 2019 nanti, program ini ditargetkan dapat menggaet sebanyak 2.685 SMK dan 750 perusahaan.
“Kami berharap, perusahaan indusri dan SMK yang telah menandatangani perjanjian kerja sama, agar melaksanakan program-program pembinaan dan pengembangan SMK yang telah digariskan. Selanjutnya, pemerintah daerah untuk dapat mendukung program ini,” papar Airlangga.
Selain program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dan industri, Kemenperin juga menjalakan program lainnya dalam menyiapkan SDM industri yang kompeten. Seperti melalui pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi menuju dual system, pembangunan politeknik di kawasan Industri dan Wilayah Pusat pertumbuhan Industri (WPPI).
Kemudian, pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan Kerja), pembangunan infrastruktur kompetensi (SKKNI, LSP dan Sertifikasi Kompetensi), serta pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM industri 4.0.
Program Pendidikan Vokasi Diharapkan Kurangi Angka Pengangguran
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid menyambut baik adanya program pendidikan vokasi yang dilaksanakan oleh Kemenperin. Hamid berharap, fasilitasi Kemenperin ini dapat mengurangi angka pengangguran semakin kecil.
“Ini sangat riil. Kami telah melihat, para kepala SMK merasa bahwa inilah link and match yang sebenarnya. Jadi, tidak ada masalah kalau kita mampu melakukan layanan pendidikan yang terbaik dengan menghasilkan lulusan yang bisa langsung terserap kerja,” ungkapnya. (din)