akses.co – Usai dilantik sebagai ketua relawan Galang Kemajuan (GK) Jokowi Sumut, Jumat (16/11/2018), Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Remigo Yolanda Berutu, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan.
Bahkan, Remigo Yolanda Berutu sempat menghadiri deklarasi Perempuan Tangguh Pilih Jokowi (Pertiwi) Sumatera Utara, salah satu relawan pendukung Jokowi yang dideklarasikan di Hotel Polonia, Medan, Sabtu (17/11/2018). Remigo hadir dalam deklarasi itu dan terlihat duduk di barisan depan.
“Ya benar ada giat dini hari tadi di Medan dan Jakarta. KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap seorang kepala daerah di Sumatera Utara, kepala dinas setempat, PNS dan swasta,” ungkap Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/11/2018).
Dikutip dari www.sindonews.com, Agus menjelaskan, dari total enam orang yang ditangkap, dua diantaranya diamankan di Jakarta. Sedangkan empat lainnya termasuk Bupati Pakpak Bharat diamankan di Kota Medan. Saat ini Remigo pun sudah berada dalam tahanan KPK.
Selain enam orang, tim KPK juga turut mengamankan uang ratusan juta rupiah yang menjadi barang bukti transaksi terkait proyek Dinas PU di Pakpak Barat. “Dari kegiatan ini teridentifikssi dugaan transaksi terkait proyek dinas PU di Pakpak Barat. Diduga penerimaan telah terjadi beberapa kali, dengan nilai ratusan juta. Sebagian dari uang tersebut diamankan tim dan akan dibawa ke Jakarta,” paparnya.
Sesuai KUHAP, KPK akan waktu menentukan status pihak yang diamankan maksimal 24 jam kedepan.”Hasil secara lengkap akan kami sampaikan melalui konferensi pers,” tutur Agus.
Remigo sendiri merupakan bupati yang dikenal sebagai pekerja di Sumatera Utara. Remigo sosok muda yang visioner. Dia juga mendapat perhatian dan penghargaan dari sejumlah kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian PAN RB, hingga Kementerian Dalam Negeri.
Salah satu programnya yang membesarkan Pakpak Bharat, adalah program kesehatan Layanan SMS bagi Ibu Hamil. Pemkab Pakpak Bharat membuka layanan SMS bagi ibu hamil. Jadi para ibu hamil dipantau perkembangannya.
“Dari belum lahir saja sudah tugas pelayanan masyarakat sudah dilakukan, Dari belum lahir, sampai lahir, buat akta, KK, kemudian sekolah, sakit hingga kematian, itulah masyarakat harus lapor, dan fungsi kami yang bertugas melakukan pelayanan. Cuma satu yang tidak lapor untuk pelayanan ke kita, saat mau buat anak saja tidak lapor,” jelas Remigo.(din)