SINGKIL, akses.co – Masyarakat Desa Lae Balno, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil menyampaikan keresahan terkait perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara, tepatnya perbatasan Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah.
Penyampaian terkait polemik tampal batas tersebut disampaikan pada saat kunjungan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tgk Malik Mahmud Al Haytar ke Aceh Singkil, Minggu (1/11/2020).
Salah satu tokoh masyarakat danau paris, Ali Arifin Tumanggor saat moment tersebut berharap tapal batas tersebut dikembalikan ketempat semula.
“Saya berharap perbatasan itu akan dikembalikan ke semula”, Katanya.
Saat ditanya berapa hektar tanah Aceh yang sudah di ambil Sumatera Utara, beliau menyebutkan sekitar 30 – 40 ribu Hektar Tanah Aceh yang di ambil oleh Sumatera Utara.
“Sekitar 30 – 40 ribu hektar, dimulai sekitar tahun 90 an”, Jawabnya.
Selain itu, Salah satu tokoh masyarakat Aceh Singkil Tgk. Hambalisyah Sinaga, S.Pd.i meminta kepada pemerintah jangan main – main persoalan perbatasan.
“Pemerintah pusat, pemerintah Aceh, Pemerintah Aceh singkil jangan main – main persoalan perbatasan”, Katanya.
Tidak boleh bermain – main ini, sambungnya, ini bola panas.
Menurut penyampaian orang tua kita tadi Ali Arifin Tumanggor, lanjutnya, lebih 40 ribu hektar tanah aceh yang sudah di klaim oleh pemerintah sumatera utara.
“Jadi ini bukan persoalan yang sedikit, bukan persoalan yang kecil”, Sebutnya.
Oleh karena itu, pemerintah pusat lihat daerah disini, masyarakat disini jangan sampai main hakim jalanan, imbuhnya.
“Harapan saya dengan kehadiran paduka yang mulia wali nanggroe supaya ada titik terang persoalan perbatasan”, Harapnya.
Sementara itu, Wali Nanggroe Tgk Malik Mahmud Al Haytar menyebutkan bahwa kunjungannya ke Aceh Singkil kali ini terkait permasalahan perbatasan Aceh dengan Propinsi Sumatera utara.
“Kedatangan saya kali ini terkait polemik perbatasan Aceh dan Sumut”, Katanya.
Hal itu atas undangan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Sambungnya.
Terkait polemik tersebut, Wali Nanggroe berjanji akan membahas dengan pemerintah.
“Nantinya akan kita bahas bersama tim serta pihak Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara”, Janjinya.
Lebih lanjut, ia mengatakan jika perlu akan melibatkan sampai ke Pemerintah Pusat. (SM)