 terjadi penambahan anggaran sebesar Rp249 juta lebih atau menjadi Rp3,6 miliar.){kind=link}
akses.co – DPRD Sumatera Utara meminta APBD Perubahan (APBDP) 2017 yang mengalami pertambahan sebesar 2,96% sehingga menjadi Rp13,42 triliun tidak digunakan untuk pencitraan Gubernur Sumut (Gubsu) sebagai petahana yang akan maju kembali pada Pilkada 2018.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aminah, dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Selasa (12/9/2017), mengatakan, memasuki tahun politik bagu seseorang yang masih mengemban amanah dan berkeinginan untuk manu kembali dikhawatirkan akan menyalahgunakan kewenangan jabatan dan anggaran dengan memanfaatkan APBD untuk kepentingan pemenangan.
“Banyak pola dan metode yang dapat dipergunakan oleh seorang petahana melalui para jajaran pemerintah dibawahnya,” ujar Aminah.
Sebab, lanjutnya berdasarkan nota keuangan APBD Perubahan 2017 meskipun pada Dinas Komunikasi dan Informatika secara umum mengalami penurunam anggaran sampai Rp1 miliar lebih. Namun beberapa program terkait dengan internal kelembagaan maupun kegiatan yang dapat dijadikan media sarana untuk publikasi atau silaturahmi figur tertentu, mayoritas mendapatkan tambahan alokasi anggaran.
Seperti pada program sosialisasi media luar ruang (baliho) terjadi penambahan anggaran sebesar Rp249 juta lebih atau menjadi Rp3,6 miliar.
Sementara pada program berkaitan dengan kebutuhan publik untuk mendapatkan akses informasi mengalami pengurangan anggaran yang sangat signifikan. “Fraksi PDIP meminta argumentasi logis daru Gubsu dan menegaskan agar penambahan alokasi anggaran tidak dipergunakan untuk pencitraan figur tertentu yang tidak berkaitan dengan sosialisasi maupun promosi daerah,” tegasnya.
Fraksi PDIP secara tegas menolak penyalahgunaan kewenangan jabatan dan berharap Gubsu dapat menempatkan diri dalam konteks gubernur maupun kandidat ditahun politik. Hal yang sama pada pemandangan Fraksi PKS DPRD Sumut yang menyoroti peningkatan belanja langsung sebesar 12,80 % bukan karena memperioritaskan pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018.
Tapi karena peralihan alokasi belanja BOS dari belanja hibah ke belanja lanvsung SKPD Dinas Pendidikan dan selebihnya dipakai untuk SKPD lainnya. “Di sektor belanja ini, kami memperingatkan Pemprovsu agar belanja APBD benar-benar dijalankan dengan baik. Cukuplah Operasi Tangkap Tangan (OTT) di banyak SKPD menjadi pelajaran , jangan sampai selentingan fee atas proyek berjalan mencoreng wajah Sumut” ujar Juru Bicara Fraksi PKS, Ikrimah Hamidy.
Selanjutnya fraksi PKS juga menyayangkan kinerja Kepala Dinas Pendapatan yang sebelum dilantik seolah-olah akan mampu meningkatkan pendapatan dan memperbaiki sistem pendapatan sektor pajak secara signifikan. Namun kenyataannya pendapatan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penutunan sebesar Rp 20,499 miliar.
“Padahal jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahun. Untuk itu wacana melakukan pemutihan pajak setiap tahun perlu dipikirkan agar memudahkan kinerja Dinas Pendapatan,” katanya.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Muchrid Nasution menyatakan, fraksi mendorong pemprovsu selalu berupaya berinovasi dalam rancangan program kemasyarakatan, dengan mengurangi program kebijakan yang itu-itu saja dan terkesan rutinitas.
“Tetapi program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan jesenjangan sosual belum jadi prioritas,” tuturnya. (rur)