akses.co – Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen untuk melindungi pengusaha, demi memperlancar proses ekspor produk dari Sumut.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPD GPEI Sumut, Drs Hendrik Halomoan Sitompul MM saat rapat kordinasi perdana 2018 dengan pelaku usaha ekspor bersama stakeholder di kantor GAPKINDO Medan Senin (15/1/2018).
“Saya akan konsisten melindungi pengusaha terkait kemudahan proses pengembangan perdagangan ekspor. Dalam rapat ini kita layak berbagi dan sharing untuk mencari solusi. Apa yang dirasakan pelaku usaha terkait kebijakan di Pelabuhan mari kita diskusikan,” ungkap Hendrik yang juga menjabat sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Medan.
Hendrik Halomoan Sitompul menambahkan GPEI wajib mengayomi para pelaku usaha dan menciptakan sinergitas sesama pelaku usaha dengan stakholder. Sehingga mampu memperlancar perdagangan kegiatan ekspor impor dan meningkatkan devisa negara.
Dalam rapat tersebut terungkap beberapa pelaku usaha masih mengeluhkan rumitnya urusan birokrasi sehingga memperlambat proses ekspor.
“Seperti masalah gate in dan gate out, masalah admin IT yang setiap transaksi dikenakan biaya dan masalah keharusan stempel basah. Semua birokrasi itu harusnya dapat dipangkas. Sehingga dwelling time dapat diminimalisir dan memanjakan pelaku eksportir,” ungkapnya.
Keluhan lain yang disampaikan para pengusaha ekspor adalah proses pemeriksaan dokumen barang untuk bahan ekspor yang cukup lama. Proses pemeriksaan barang yang lama diketahui karena minimnya jumlah personil Bea Cukai. “Harapan pelaku usaha personil yang memeriksa supaya ditambah sehingga pemeriksaaan barang dapat cepat dan pengiriman barang dapat berlanjut,” paparnya.
Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan, Jece Julita Piri mengungkapkan, pihaknya akan terus berupaya melakukan penekanan dwelling time di Pelabuhan Belawan “Percepatan dwelling time merupakan tugas prioritas kami. Sehingga dapat mendukung meminimalisir biaya pelabuhan,” ungkapnya.
Diketahui rapat kordinasi dengan pelaku usaha ekspor bersama stakeholder yang dihadiri oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan Jece Julita Piri, perwakilan Bea Cukai, Pelindo 1, Balai Karantina dan stakeholder terkait untuk mengakomodir serta memediasi keluhan pelaku usaha terkait kebijakan stakeholder. Sehingga ke depan dapat memperlancar kegiatan ekspor impor dan menekan biaya di Perusahaan Belawan. (din)