JAKARTA, akses.co – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance-MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss. Fraksi Golkar di DPR pun dipastikan akan memberi persetujuannya.
Anggota Komisi I DPR, Meutya Hafid, menegaskan, sudah mengetahui penandatanganan MLA itu. Langkah ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengejar uang hasil korupsi yang mungkin disimpan pada bank-bank di Swiss.
“Pasca penandatanganan perjanjian ini, pemerintah kemungkinan akan membawa ini ke Komisi I DPR, karena butuh ratifikasi. Kami menyambut baik, dan Fraksi Golkar siap memberi dukungan dan persetujuan,” kata Meutya pada wartawan, Selasa (5/4/2019).
Ratifikasi dari DPR nantinya diperlukan agar perjanjian (MLA) ini dapat langsung dimanfaatkan oleh para penegak hukum, dan instansi terkait lainnya.
Sebelumnya, dikutip dari rilis Pensosbud KBRI Bern, Swiss, disebutkan perjanjian yang terdiri atas 39 pasal ini antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta.
Menteri Yasonna menyatakan perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud). “Perjanjian ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya,” ujar Menkumham dalam siaran pers yang diterima akses.co, Selasa (5/4/2019).
Atas usulan Indonesia, perjanjian yang ditandatangani tersebut menganut prinsip retroaktif. Prinsip tersebut memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.
Hal ini sangat penting guna menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ini.
Dubes Indonesia di Bern Muliaman D. Hadad mendampingi Menkumham pada penandatanganan tersebut menyatakan perjanjian MLA RI-Swiss merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa.
Dikatakannya penandatanganan MLA menggenapi keberhasilan kerja sama bilateral RI-Swiss di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang selama ini telah terjalin dengan baik.
Penandatanganan perjanjian MLA ini sejalan dengan program Nawacita, dan arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, di antaranya pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2018 di mana Presiden menekankan pentingnya perjanjian ini sebagai platform kerja sama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. (rel/rih)