.){kind=link}
akses.co – Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Hasyim menilai kecilnya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Medan tahun anggaran 2019 dikarenakan minimnya proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sekelas Medan, kenaikan RAPBD Medan 2019 itu terlalu kecil. Besar kecilnya RAPBD itukan tergantung PADnya,” ungkapnya usai mengikuti rapat paripurna penyampaian nota pengantar kepala daerah Kota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang RAPBD Kota Medan tahun anggaran 2019 di ruang paripurna, lantai G, gedung DPRD Kota Medan, Senin (15/10/2018).
Hasyim mengungkapkan minimnya PAD Kota Medan diindikasikan karena terjadi kebocoran pengutipan pajak daerah. Hasyim mencontohkan pajak hiburan dan pajak hotel yang rentan diselewengkan.
“Pajak hotel dan pajak hiburan misalnya. Harusnya kan semakin besar. Tapi kenapa ini malah jadi minim. Ini salah satu contohnya, mungkin ada banyak lagi,” ujar anggota Komisi C DPRD Kota Medan itu.
Hasyim pun meminta kepada dinas penghasil PAD untuk memperbanyak PAD dan meminimalisir terjadinya kebocoran PAD tersebut. Mengingat, masalah dugaan kebocoran PAD Pemko Medan tersebut sudah menjadi masalah klasik dan kerap terjadi dari tahun ke tahun.
“Mungkin terjadi kesekongkolan yang menyebabkan terjadinya kebocoran PAD itu. Walikota harus bersikap tegas meminimalisir terjadinya kebocoran PAD itu. Karena RAPBD kita itukan tergantung PAD,” paparnya.
Diketahui sebelumnya, Walikota Medan, T Dzulmi Eldin dalam nota pengantarnya mengungkapkan pendapatan daerah tahun anggaran 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 5.96 Trilyun lebih, atau meningkat sebesar 0.02% dibandingkan dengan tahun 2018. Meskipun hanya meningkat 0.02%, namun proyeksi pendapatan daerah yang direncanakan cukup realistis, baik dari jenis pendapatan yang bersumber dari PAD, maupun dari jenis pendapatan daerah lainya, terutama dari dana perimbangan dan pendapatan daerah lainya yang sah.
Berdasarkan pendapatan daerah yang diperkirakan tersebut, maka formulasi belanja daerah yang diajukan sebagai terdiri dari belanja tidak langsung diperkirakan sebesar Rp. 2.07 trilyun lebih, dan belanja langsung sebesar Rp. 3.87 trilyun lebih.
“Maka dengan demikian secara total jumlah belanja daerah di perkirakan sebesar Rp. 5,94 Trilyun lebih, dengan distribusi 34,93% untuk belanja tidak langsung dan 65,07% untuk belanja langsung,” papar T Dzulmi Eldin. (din)