JAKARTA, akses.co – Ketua Departemen Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nabil Ahmad Fauzi menilai rencana pemindahanIbu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah tidak relevan. Saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas.
Menurutnya, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan APBN pada 2020 turun hampir 20 persen. Sementara belanja negara naik lebih dari Rp 500 triliun.
“Bahkan beban hutang negara semakin membesar,” kata Nabil pada Minggu (18/4).
ia menilai, saat ini pemindahan ibu kota seharusnya tidak menjadi prioritas negara. Terlebih lanjut dia, sejak pandemi Covid-19 merebak di Tanah Air, rencana pemindahan itu semakin tidak relevan dan tidak memiliki urgensi.
Hingga kini, menurut Nabil, pemerintah belum berhasil mengendalikan wabah virus corona. Pemerintah membutuhkan tambahan anggaran dalam jumlah besar untuk membiayai pelbagai program darurat penanganan Covid-19.
“Terlebih lagi bahwa payung hukum terkait pemindahan ibu kota negara belum rampung seluruhnya. Jadi bagi kami ini terlalu dipaksakan,” protes Nabil.
Menurut Nabil, rencana pemindahan ibu kota bertolak belakang dengan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Alih-alih memindahkan ibu kota, kata Nabil, pemerintah sebaiknya mengerahkan energinya untuk fokus pada penanganan pandemi Covid-19.
Salah satunya dengan mengerahkan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk memberikan stimulus terhadap sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sebab, sektor tersebut merupakan penopang ekonomi nasional dan menyerap puluhan juta tenaga kerja.
“Ini kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, yang oleh pemerintah sendiri disebut sebagai prioritas saat ini,” tutur dia lagi.
Nabil pun mengatakan, pembiayaan pembangunan ibu kota negara dengan format Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) turut menjadi perhatian partainya. Menurut Nabil, pembangunan ibu kota negara baru idealnya ditangani secara penuh oleh negara.
Sebab, dalam pembangunan ibu kota tersebut terdapat dimensi politik kenegaraan. Dalam proyek tersebut, terdapat objek vital, yakni istana negara. Ia merasa heran proyek strategis nasional tersebut justru melibatkan swasta dalam porsi yang menurutnya sangat besar. (Red)