akses.co – Masih adanya papan reklame yang tumbang di saat musim hujan dan jauhnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari pajak papan reklame dipertanyakan sejumlah fraksi saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap nota pengantar kepala daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Penyelenggaraan Reklame di ruang rapat paripurna, lantai G, gedung DPRD Kota Medan, Senin (12/11/218).
Fraksi PDIP misalnya. Fraksi itu mempertanyakan kebijakan dinas terkait dalam menentukan kwalitas konstruksi papan reklame di Kota Medan.
“Soalnya, kami melihat masih ada papan reklame yang tumbang di saat musim hujan. Kami mohon penjelasan dari Walikota Medan terkait konstruksi papan reklame di Medan, agar hal itu tidak terjadi lagi,” papar Daniel Pinem sebagai juru bicara Fraksi PDIP di rapat paripurna itu.
Daniel Pinem pun mempertanyakan jumlah PAD pajak reklame yang jumlahnya masih jauh dari target yang ditetapkan.
“Pada laporan keuangan Pemko Medan tahun anggaran 2017, pajak reklame hanya sebesar Rp 22,3 milyar lebih, dari target Rp 94,3 milyar lebih. Melihat minimnya pajak reklame itu, pantas kami menduga ada kebocoran,” ungkapnya.
Begitu juga dengan Fraksi Golkar. Mulia Asri Rambe mewakili Fraksi Golkar mengungkapkan pajak reklame memberi masukan yang cukup besar PAD Kota Medan. Namun kenyataanya, masih banyak papan reklame dibiarkan berdiri di zona terlarang yang mengakibatkan berkurangnya PAD tersebut.
“Berapa persen sumbangan rata-rata pajak reklame untuk PAD Medan per tahun. Karena, kenyataannya PADnya masih sangat jauh dari harapan kita semua,” ungkapnya.
Mulia Asri Rambe menambahkan salah satu kendala Pemko Medan mengutip PAD dari pajak reklame dikarenakan masih banyaknya reklame bermasalah dibiarkan berdiri tegak.
“Berapa besar kerugian Pemko Medan, kami mohon penjelasannya,” ungkapnya. (din)