akses.co – Permasalahan narkoba adalah adanya suplay dan permintaan demand. Tentunya harus ada upaya preventif untuk menciptakan daya tangkal (resistansi) kepada masyarakat untuk menolak bahkan memerangi bahaya narkotika.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut Brigjen Pol Marsauli Siregar didampingi Kabid Pemberantasan Narkoba, AKBP Agus Alimuddin saat Ngobrol Santai (Ngobras) dengan Wartawan Unit Polrestabes Medan, Rabu (30/1/2019) di Media Center Polrestabes Medan.
“Carut-marut permasalahan narkoba ada 2 kutub. Pertama suplay yang pelakunya adalah para bandar dan mafia narkoba dan yang kedua demand yang korbannya adalah para pengguna dan pecandu narkotika. Dalam mengatasi hal ini, tidak cukup kita hanya melakukan penindakan saja. Namun bagaimana menciptakan daya tangkal terhadap masyarakat untuk menolak narkoba bisa menjadi solusi dalam memberantas peredaran narkoba,” kata Marsauli.
Studi banding yang pernah dilakukan beberapa negara bekas pecahan Uni Soviet, kata Marsauli, masyarakat di sana tidak mau diberi narkotika secara cuma-cuma (gratis). Ini bisa terjadi karena masyarakat di sana sudah paham dan menyadari kalau narkotika itu merusak. “Saya punya obesesi untuk menciptakan resistensi di masyarakat kita,” terangnya.
Lebih jauh, saat ini Sumut menduduki ranking ke 2 setelah DKI Jakarta untuk pengguna narkotika. Penelitian yang pernah dilakukan BNN dan UI menunjukkan angka pengguna narkotika di Sumut mencapai 250 ribu orang dan tersebar di seluruh wilayah Sumut.
Menyikapi hal ini, BNN Sumut melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika Tahun 2018-2019 saat ini telah mulai melakukan tindak pencegahan melalui program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di salah satu desa di Kabupaten Deliserdang.
Dalam program ini, BNN menggandeng pemangku kepentingan lain seperti aparatur desa untuk bersama-sama mengawasi bahaya peredaran narkoba melalui satgas. Selain itu, bagi pemuda desa yang tidak memiliki lapangan kerja akan dibekali skill (keterampilan)agar mereka bisa membuka usaha sendiri nantinya.
“Ke depannya juga, kita ingin memanfaatkan dana desa yang tahun ini konsentrasinya pada penguatan SDM. Kita mau setiap desa menyisihkan anggaran untuk program pencegahan,” sebutnya.
Pencegahan, kata Marsauli jadi langkah strategis dan sangat mendasar. Penduduk harus dijadikan jaring informasi dan diperkuat dengan berbagai pengetahuan yang mumpuni soal narkoba. Selain itu, upaya pencegahan yang dilakukan untuk anak-anak usia dini juga terus dilakukan melalui kegiatan muatan lokal dan ektrakurikuler. “Kita sudah memiliki modul yang bisa disampaikan ke sekolah-sekolah melalui muatan lokal atau kegiatan ekstrakurikuler,” papar Marsauli.
Marsauli juga menyampaikan, yang menjadi kendala dan tantangan pihaknya saat ini adalah pengawasan di sepanjang Pantai Timur Pulau Sumatera. Seperti diketahui, setidaknya sekitar 80 persen penyelundupan narkoba berada di pantai timur. Untuk itu, harus ada sinergi lintas sektoral dalam mengawasi pantai timur. (Did)