akses.co – Sejumlah pimpinan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Sumatera Utara meradang dengan pernyataan Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman, terkait kinerja pansus. Pasalnya, pernyataan tersebut terkesan kontraproduktif.
Ketua Pansus Aset, Brilian Moktar, menyampaikan keberatannya dengan pernyataan Ketua DPRD Sumut itu. “Saya cuma delapan bulan memimpin pansus ini. Dua bulan masa peralihan dari Saudara Afan pimpinan sebelumnya. Hasil rekomendasinya belum sesuai menurut saya,” kata Brilian pada akses.co, Rabu (20/9/2017).
Brilian menegaskan dirinya, tidak mau jadi ketua pansus, dua bulan kerja lalu disuruh baca hasilnya. “Saya kemudian sudah rapat dengan semua anggota pansus waktu itu. Kita minta perpanjangan enam bulan dan disetujui pimpinan, kita jalan,” katanya.
Kemudian kata Brilian, Pansus Aset sudah menyampaikan hasil kerja untuk diparipurnakan. “Seharusnya 26 September 2017 sudah diparipurnakan. Tapi kenapa kemudian digeser ke Oktober, kita tak tahu alasannya. Kita sudah selesai kerja ya,” tegasnya
Salah satu rekomendasi Pansus Aset, adalah agar pemerintah daerah tidak lalai lagi menyiapkan anggaran untuk mengelola aset. Karena urusan mengamankan aset daerah ini, harus menggunakan uang. Jadi kata Brilian, mereka bekerja sesuai surat tugas.
“Selaku pimpinan, Bang Wagirin Arman itu harusnya melihat konteks dari pembentukan pansus. Kita di Pansus Aset bekerja sesuai rencana, semua diserahkan ke pimpinan. Sebaiknya jangan jeruk makan jeruk lah. Kalau soal laporan, kita semua (Pansus) itu lapor ke pimpinan. Kalau dia tak baca ya itu urusan lain lah,” kata Brilian.
Di media sosial pernyataan Wagirin juga direspon sejumlah anggota DPRD Sumut. Ketua Pansus Kepariwisataan DPRD Sumut, Aripay Tambunan, juga menyatakan keberatannya soal pernyataan dalam pemberitaan akses.co. “Bah apanya Ketua (DPRD) ini. Pansus Pariwisata sudah siap woii,” tulis Aripay dalam komentarnya di unggahan berita akses.co.
Anggota Pansus Pendapatan Daerah, Muhri Fauzi Hafiz, juga memberikan komentarnya. “Kelamaan? Semua Pansus itu dibentuk atas persetujuan Ketua DPRD dan Pimpinan Fraksi,” bebernya. (rur)