akses.co – Program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) saat ini telah disalurkan di beberapa provinsi, termasuk Sumatera Utara. Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) UMi, total akad per 6 November 2017 sebesar Rp311,45 milyar seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut di Provinsi Sumut baru memiliki 76 nasabah.
Meskipun tahun ini masih dalam masa percobaan dan akan diterapkan penuh Tahun 2018, program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) diharapkan mampu menyerap debitor khususnya di Sumatera Utara. Apalagi pemerintah telah menganggarkan untuk pembiayaan UMi pada tahun 2017 sekitar Rp1,5 triliun dan Tahun 2018 sebesar Rp2,5 triliun. Hal ini terungkap saat Sosialisasi pembiayaan Ultra Mikro (Umi) dan Training of Trainers Sistem Informasi Kredit Program di Hotel Santika Dindra Medan Selasa (7/11/2017).
Gubsu melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumut Agus Tripriyono mengharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berperan aktif dalam memberikan data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan cara mengunggah data UMKM dalam (SIKP). “Hal ini untuk memudahkan penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUR) maupun Ultra Mikro (UMi),” katanya.
Dengan adanya data UMKM di SIKP, Penyalur tidak perlu lagi mencari debitur secara mandiri. Penyalur cukup mengunduh data yang tersedia dan system selanjutnya akan mengevaluasi apakah UMKM tersebut layak mendapatkan KUR atau tidak.
“Untuk itu marilah bersama kita perbaikinya dengan memberikan data UMKM kepada SIKP. Dengan cara ini kita bisa menentukan arah kebijakan apa sebaiknya kita lakukan bagi UMKM yang belum mendapatkan pembiayaan dari pemerintah pusat,”ujar Agus.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumut Bakhtaruddin, Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi, Pusat Investasi Pemerintah Sochif Winarno, Kepala Bappeda Sumut Irman Dj Oemar, perwakilan Pemerintah Kabupaten Kota se Sumut, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov Sumut, Kantor Pelayan Perbendaharaan negara Lingkup Sumut, Bank Indonesia dan OJK Sumut.
Lebih lanjut dikatakan Agus, selain KUR, saat ini pemerintah tengah meluncurkan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi). “Pembiayaan UMi ini bertujuan agar masyarakat terhindar dari jebakan renternir yang mematok bunga 10% perbulan bahkan lebih. Pembiayaan UMi ini juga mengutamakan konsep kecepatan dan kemudahan dengan bunga lebih rendah dari pembiayaan komersil. Namun lebih jelasnya akan disampaikan oleh Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi, Pusat Investasi Pemerintah dan narasumber lainnya,” terang Agus.
Sementara itu Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi, Pusat Investasi Pemerintah Sochif Winarno mengatakan untuk memastikan KUR dan Kredit UMi tepat mencapai sasarannya, diperlukan informasi yang simetris di antara stakeholder termasuk perbankan dan Pemerintah Daerah.
Menyadari hal tersebut, Ditjen Perbendaharaan telah mengembangkan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi data center kredit program di Indonesia. “Melalui system ini, Pemerintah Daerah dapat mengajukan UMKM untuk dianalisis kelayakannya oleh perbankan untuk memperoleh KUR termasuk UMi,” bebernya.
Pembiayaan UMi adalah usaha ultra mikro dimana setiap usaha diberikan kredit dengan plafon setinggi-tingginya 10 juta rupiah. Kredit ini bersumber dari APBN dan dikoordinasikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Skema Pembiayaan UMi mewajibkan LKBB untuk memberikan pendampingan kepada Debitur Pembiayaan UMi.
”Saat ini telah terdapat Kredit UMi yang telah disalurkan melalui produk Kreasi UMi dari Pegadaian, Mekaar dari PNM serta produk-produk pembiayaan dari lembaga jaringan lainnya,” pungkasnya. (rur)