 Medan diminta tidak hanya sekedar fokus dalam pembangunan infrastruktur saja.){kind=link}
akses.co – Penanganan kawasan rumah kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta tidak hanya sekedar fokus dalam pembangunan infrastruktur saja, namun juga harus dibarengi dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)nya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terkait.
Mewakili Fraksi Persatuan Nasional (Pernas) DPRD Kota Medan, Deni Maulana Lubis mengungkapkan pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana pemukiman, baik dari segi perumahan maupun kawasan pemukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan. Baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat.
“Namun, Pemko Medan jangan hanya sekedar fokus dalam pembangunan infrastruktur saja, tapi pemberdayaan masyarakatnya juga harus diperhatikan,” ungkapnya saat membacakan pemandangan umum Fraksi Pernas DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di ruang paripurna gedung DPRD Kota Medan, Senin (25/09/2017).
Di sisi lain, Deni menambahkan Fraksi Pernas menyambut baik langkah Pemko Medan yang telah mengajukan Ranperda ini. Karena tujuan Ranperda ini adalah untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan pemukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya.
“Fraksi Pernas berharap Ranperda ini nantinya bisa menghasilkan Perda yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Medan,” paparnya. (din)