akses.co – Peristiwa politik dan hukum yang ‘merajam’ Provinsi Sumatera Utara 10 tahun terakhir, membuat daerah ini membutuhkan sosok pemimpin yang berkomitmen kuat terhadap kepemimpinannya. Bekerja maksimal untuk rakyat Sumut dan tidak pecah kongsi hingga 5 tahun masa jabatan.
“Sumut mengalami persoalan politik dan hukum yang semakin berat belakangan. Masa kepemimpinan dua gubernur sebelumnya, putus di tengah jalan dan dilanjutkan oleh wakilnya,” kata Faisal Riza, salah satu pembicara dalam Kajian Jumatan yang digelar AC Institute di Aceh Corner, Jalan Pancing, Jumat (4/8/2017).
Setelahnya, kata Faisal, program pembangunan yang dijanjikan dalam kampanye tidak dilanjutkan oleh si pengganti, visi pembangunan mengalami disorientasi. “Dan masyarakat tidak mendapatkan banyak manfaat dari keadaan ini,” terangnya.
Menjaga kesolidan dan kekompakan antara Gubernur dan Wakil Gubernur, sangat penting bagi Sumut. Karena, secara politik, kalau mereka kompak, maka program akan mudah terealisasi. “Kalau pecah kongsi, seperti dua periodesasi terakhir, sama sekali merugikan masyarakat. Elit yang mendapat keuntungan dari situasi ini,” ujar Pengamat Politik dari UIN Sumatera Utara ini.
Pembicara lain, Ahmad Khairuddin, Wakil Sekretaris DPW PAN Sumut, menyebutkan, harus diakui, Sumut mengalami krisis kepemimpinan. Parahnya lagi dua periode ini, pasangan gubernur dan wakilnya, tidak punya visi yang sama dalam membangun Sumut. “Itu sudah terlihat, sejak awal dilantik. Akibatnya, potensi Sumut yang besar ini, tidak bisa dikelola dengan baik,” terangnya.
Potensi perkebunan, pertambangan, potensi pariwisata dan lainnya, selama ini tidak dikelola maksimal karena krisis mental kepemimpinan itu. “Momentum Pilgubsu 2018 harus menjadi perbaikan dari krisis itu. Singkatnya, dibutuhkan sosok yang memiliki komitmen untuk menyelesaikan tantangan dan memaksimalkan potensi Sumut itu,” ujar Khairuddin.
Ikbal Hanafi, Sekretaris DPD KNPI Sumut, pembicara lain dalam Kajian Jumatan itu, menambahkan, Sumut butuh pemimpin yang punya wibawa, dihormati dan dicintai masyarakatnya. “Yang paling penting, pemimpin Sumut ke depan harus memiliki bargaining yang kuat di tingkat nasional. Sehingga tidak ada alasan pembangunan Sumut dikebiri pemerintah pusat,” ujarnya.
Ketua DPW Pemuda Perindo Sumut, M Hasbi Simanjuntak, menambahkan, Sumut dengan potensi yang ada, masih butuh penguatan kepemimpinan. Sehingga, pembangunan yang direncanakan sesuai dengan harapan masyarakat. “Kesejahteraan masyarakat Sumut, harus bisa diwujudkan pemimpin Sumut yang akan datang,” bebernya dalam diskusi yang juga dihadiri sejumlah aktivis muda Sumatera Utara.
Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut, Budi Setiawan, mengaku mengapreasisi diskusi yang digagas AC Institute ini. Menurutnya, wadah ini bisa menjadi wadah pemikiran intelektual para aktivis untuk direkomendasikan dalam dinamika Sumatera Utara. “Kita berharap ini bisa menjadi penguatan basis intelektual para aktivis,” katanya.
Pembicara lainnya, Presidium Eksponen Aliansi BEM Kota Medan, Fakhrur Rozi, menyebutkan, Sumut mengalami persoalan politik dan hukum yang berimbas pada pembangunan daerah. Dalam tiga tahun terakhir adalah titik nadir bagi Sumut, karena eksekutif, legislatif dan yudikatif di Sumut terjerat persoalan hukum. Daerah ini terkesan jadi pasien kronis penegak hukum.
“Maka soal kepemimpinan, selain komitmen, Sumut butuh pemimpin yang bisa membalikkan keadaan. Sumut yang kuat untuk rakyat. Itu jadi jawaban konstruktif soal kepemimpinan Sumut,” pungkas Rozi, yang juga dosen Komunikasi Politik, STIK-P Medan ini. (rel/sam)
