akses.co- Masyarakat miskin di Kecamatan Medan Perjuangan membutuhkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah, dikarenakan mereka tak lagi mampu membayar KIS Mandiri dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Charles Siahaan misalnya. Warga Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan mengaku sudah lebih dari tiga tahun menunggak membayar iuran BPJS Mandiri.
“Kepada ibu Modesta, saya mau minta tolong bagaimana cara mendapatkan KIS yang gratis dari pemerintah. Karena KIS Mandiri saya udah enggak sanggup kubayar dan udah nunggak 3 tahun, ” keluhnya saat menghadiri reses III anggota DPRD Kota Medan, Modesta Marpaung di Jalan Pimpinan, Gang Perkauman, Sabtu (24/11/ 2018).
Warga Medan Perjuangan lainnya, Tia juga mengeluhkan persoalan KIS. Sebab menurutnya sangat banyak warga miskin di Medan Perjuangan yang belum mendapat KIS.
“Tolong lah kami bu, karena banyak sekali kami warga miskin ini yang belum mendapatkan KIS,” ungkapnya.
Menanggapi keluhan warga itu, Modesta Marpung mengugkapkan terkait masih banyaknya warga miskin yang belum memperoleh KIS, Modesta meminta kepada Kepala lingkungan (Kepling) untuk mendata warga miskin di daerahnya masing-masing untuk kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan.
Sebab, di tahun 2019, DPRD Kota Medan telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 21 Miliar untuk mencover sebanyak 75.000 peserta KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Dalam kesempatan itu, Bendahara PDK Kosgoro 1957 Medan ini juga membagikan sejumlah kartu KIS PBI kepada ratusan masyarakat miskin dari Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Timur dan Medan Tembung.
“Jadi, tahun depan akan ada penambahan anggaran untuk kepesertaan KIS-PBI,” ungkapnya (din).