akses.co – Ketiadaan anggota DPRD Sumatera Utara di Gedung Dewan, karena semuanya melakukan kunjungan kerja ke luar daerah, membuat kedatangan tamu dari DPRD Kab Siak, Provinsi Riau dan DPRK Aceh Utara, Provinsi Aceh, hanya diterima pejabat Humas DPRD Sumut, Kamis (6/7/2017).
Komisi II DPRD Kab. Siak diwakili Dr. Ir. Salomo, SH,MH, Bungaran M. Hutajulu, SH, H. Sumaryo. Sementara, DPRK Aceh Utara dipimpin langsung H. Iskandar, Asadi, dan Zulfahdia. Thaleb, SE. Mereka diterima oleh Kabag Informasi dan Protokol Sekretariat DPRD Sumut, Benny Miraldy, SE, MSP, didampingi Kasubbag Protokol dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat DPRD-SU, Evelyn Sitanggang.
Dalam pertemuan tersebut Komisi II DPRD Kab Siak dan DPR Kab. Aceh Utara berkonsultasi tentang bagaimana mekanisme penganggaran terkait dengan Peraturan Pemerintah No 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Tentu saja, mereka tidak mendapatkan informasi apapun, sebab DPRD Sumut pun belum selesai membahas tentang hal itu.
Kabag Informasi dan Protokol Sekretariat DPRD-SU Benny Miraldy, mengatakan bahwa di DPRD Sumut belum selesai pembahasan mekanisme Penganggaran sesuai PP No 18/2017 karena masih proses pembahasan yang dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Provsu.
“Kami sarankan sebaiknya agar pembahasan ini lebih sempurna menunggu adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI yang mengatur secara teknis terkait dengan hak-hak DPRD dimaksud,” kata Benny.
Akhirnya, rombongan dua DPRD kabupaten dari dua provinsi ini, pulang tanpa mendapatkan jawaban konkret tentang pelaksanaan PP No 18/2017. Ironisnya, mereka hanya diterima pejabat humas, bukan anggota DPRD, selayaknya kunjungan kerja biasanya. (rel/frz)