BATUBARA, akses.co – Menindaklanjuti pelayanan distribusi PLN di Kabupten Batubara, Komisi II DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PLN Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan (UP3) Pematang Siantar dan Unit Pelayanan PLN Tanjung Tiram beserta Gemkara Devisi Tanjung Tiram.
RDP yang dilaksanakan Senin, (11/10) ini dipimpin Ketua Komisi II Ali Hatta, S.Sos, yang digelar atas aspirasi masyarakat Batubara melalui Gemkara Divisi Tanjung Tiram.
Ali Hatta saat di konfirmasi Kamis, (14/10/2021) mengatakan, RDP dilaksanakan dalam rangka upaya menindaklanjuti jaringan distribusi PLN di Wilayah Batubara yang mengalami defisit Voltase pada tahun lalu.
“Alhamdulillah tahun ini dengan adanya sedikit pemulihan jaringan berkat bantuan dari wilayah Provinsi Sumatera Utara, sehingga jaringan menengah dan tinggi sudah mengalami perbaikan dari Kuala Tanjung menuju Tanjung Tiram,” sebutnya.
Ali Hatta Praktisi Partai Golkar menyebutkan bahwa, yang paling penting meningkatkan kualitas jaringan, atas beberapa jaringan dengan tegangan menengah keatas yang terhubung kemasyarakat. Baik itu tingkat bahaya tinggi pengguna jalan maupun kepada masyarakat.
Kemudian permasalahan terkait pemasangan tiang listrik, ada beberapa wilayah yang tidak mencukupi bahkan ada tiang yang tidak susuai dengan Voltamper disalurkan untuk masyarakat sehingga daya yang tersalurkan tidak mencukupi.
Perihal ini Komisi II mengharapkan UP3 PLN Pematang Siantar dan UPT Tanjung Tiram untuk berkomitmen dalam memeperbaiki jaringan dan tiang yang sudah urgensi ditengah masyarakat wilayah Batubara.
“Berkaitan dengan Tanjung Tiram diharapkan, pemasangan kabel yang saat ini masih sembraut harus diperbaiki secepatnya diperbaiki agar kota tanjung tiram tersususn rapi dan tidak menganggu jaringan distribus madyarakat.
Ali Anggota DPRD Komisi II Dapil Tanjung Tiram/ Talawi, juga meminta kepada UPT PLN Tanjung Tiram untuk tetap memberikan pelayaan prima dan humanis terhadap masyarakat.
“Tidak memutus jaringan dengan secara sepihak, dan mencoba untuk melakukan dengan cara pendekatan kepada pelanggan, dan bagi karyawan yang bertugas dilapangan harus dilengkapi atribut agar tidak terjadinya kesalahpahaman antar pihak PLN dam masyarakat,” sebutnya lagi.
Tidak hanya itu, Ali juga menyebutkan, ada beberapa wilayah yang mengalami permasalahan yang diterima dari usulan masyarakat, seperti di Lima Puluh Pesisir, Desa Titi Merah, Gang Yaman Desa Bagan Dalam, Desa Suka Maju Tanjung Tiram, dan Kecamatan Medang Deras di Desa Pematang Cengkring.
Dari usulan masyarakat yang sudah disampaikan kepada pihak PLN, Ketua Komisi II mengharapkan secepatnya harus diperbaiki dan diselesaikan sesegera mungkin.
Sementara Wakil Ketua I DPRD Batubara Fraksi Golkar, Ismar Khomri, S.S mengapresiasi langkah yang diambil Ketua Komisi II upaya pembersihan jaringan PLN.
“Sehingga jika hal ini nanti tidak terlaksana oleh UP3 Siantar, kita juga siap untuk membawakan persoalan ini ke Provinsi Sumatera Utara,” tegas Ismar yang juga Kordinator Komisi II DPRD Batubara. (firs)