akses.co – Partai Golkar diminta segera reorientasi politik dengan mengevaluasi praktik politik yang koruptif ke politik yang bersih, pasca penetapan Setya Novanto (SN) sebagai tersangka e-KTP. Langkah ini perlu dilakukan agar Partai Golkar bisa bekerja efektif untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Faisal Riza, mengatakan, langkah-langkah konstruktif harus segera dilakukan Partai Golkar. “Ada baiknya Partai Golkar juga mempertimbangkan penyegaran (penyucian) kepemimpinan,” katanya pada akses.co Senin (17/7/2017).
Menurutnya, usaha memilih ketua baru melalui mekanisme yang tersedia bisa dilakukan secepatnya. “Ini bisa disebut rekonsolidasi pengurus,” ujarnya.
Kata Faisal, hal ini perlu dilakukan agar Partai Golkar bisa bekerja efektif di banyak Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. “Jika tidak segera maka nasib Partai Golkar bisa seperti Partai Demokrat dalam kasus Anas. Partai Golkar bisa terjun bebas di banyak pilkada dan terutama pemilu 2019,” katanya.
Terkait statusnya sebagai Ketua DPR RI, Faisal menilai Setya Novanto layak mundur dari jabatan itu. “Untuk menjaga martabat lembaga tinggi negara DPR,” pungkasnya.
Sementara Partai Golkar Sumut, sejumlah pengurus enggan memberikan komentar. Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Muchrid Nasution, langsung menyatakan tidak ingin berkomentar soal penetapan tersangka Setya Novanto itu. “No comment,” tulisnya melalu akun facebook pribadinya.
Sedangkan mantan Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Hardi Mulyono, menyatakan sudah memprediksi Setya Novanto akan menjadi tersangka. “KPK memang selalu terlambat tapi pasti. Aku sudah memprediksinya jauh hari,” kata pria yang tak lagi aktif di partai politik dan memilih menjadi akademisi dan saat ini menjabat Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Medan. (rur)
