 Sumut.){kind=link}
akses.co – Pemandangan berbeda terlihat dalam pertemuan Gubernur Sumatera Utara dengan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, di Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (25/7/2017). Ya, tak ada aksi angkat-angkat jempol dalam pose foto bersama mereka.
Dalam foto yang dirilis Humas Pemprovsu, pose foto bersama antara Gubsu dan jajaran KPU Sumut diganti dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri.
Diketahui, pose berfoto angkat jempol memang seperti menjadi trade mark bagi jajaran Pemprovsu saat berpose kodak. Misalnya, saat berfoto dengan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Prof Bahrullah Akbar di Grand Aston dan jajarannya di hari yang sama, pose angkat jempol juga dilakukan. Tapi, pose jempol ini tak terlihat dalam pertemuan Gubsu dengan jajaran KPU Sumut.
Dalam pertemuan itu, Gubsu Tengku Erry Nuradi mengharapkan pada Pilkada 2018 nantinya KPU dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat pemilih Sumut dalam Pesta Demokrasi yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumut dan 8 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara.
Turut hadir Ketua KPU Sumut Mulia Banurea hadir bersama Benget Silitonga, Dr Iskandar Zulkarnain MSi, Nazir Salim, dan Yulhasni. Sedangkan Gubsu didampingi Kepala Kesbang Pol Provsu Suriadi Bahar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provsu Agus dan Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah Setdaprovsu Basarin Tanjung.
“Diharapkan KPU bisa memanfaatkan dana Pilkada 2018 nantinya sebesar-besarnya untuk kelancaran pilkada 2018. Jumlah Partisipasi Pemilih Sumut Pilkada 2018 dapat ditingkatkan,” ujar Gubsu.
Untuk kelancaran pilkada 2018 nantinya, Gubsu juga mengharapkan agar KPU berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu khusunya untuk data pemilih. Agar lebih akurat. “Diharapkan Pilkada tahun 2018 nantinya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, kondusif dan lancar,” ujar Gubsu.
Sementara Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengatakan bahwa anggaran Pilkada 2018 yang telah disetujui sebesar kurang lebih Rp855.000.000.000. Namun penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum ditandatangani. “Diharapkan penandatanganan NHPDnya segera dilakukan dan pencairan dananya dilakukan dalam dua tahap untuk kelancaran pelaksanaan pilkada nantinya,” ujar Mulia.
Pada kesempatan itu Devisi Teknis Benget Silitonga menyampaikan salah satu kendala yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi pilkada melalui internet seperti di daerah nias dan daerah-daerah lainnya yang jaringan internetnya sering terganggu. Menurut Informasi yang kami dengar bahwa Diskominfo Provsu memiliki internet mobile.
“Diharapkan partisipasi dari pemprovsu untuk mendukung sosialisasi pilkada kepada masyarakat khususnya melalui internet dan menfasilitasi guna kelancaran komunikasi baik surat menyurat,” harap Benget. (wan)