 APBD...){kind=link}
akses.co – Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi secara resmi menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD Perubahan 2017 ke DPRD Provinsi Sumut, Senin (28/8/2017). Nilai belanja bertama Rp225 miliar.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD SU Wagirin Arman bersama Wakil Ketua serta para anggota dewan. Turut hadir Plt Sekdaprovsu Ibnu Sri Hutomo, Sekwan DPRDSU Erwin Lubis , unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli dan sejumlah pimpinan SKPD.
Dalam sambutannya, Gubsu menyampaikan bahwa perubahan APBD Tahun 2017 disusun sebagai diamanatkan dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011.
Selain itu dalam perubahan ini juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas yaitu perubahan asumsi makro APBD tahun 2017 dan kebijakan nasional lainnya. Sementara kebijakan pembangunan disusun berdasarkan atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran, misalnya peralihan SMK dan SMU yang telah diambil alih oleh Provinsi.
Gubernur mengatakan hal itu membawa konsekuensi diantaranya perlu asumsi-asumsi dalam APBN yang tertuang pada kebijakan umum perubahan APBD serta membawa perubahan alokasi pagu anggaran yang hak susun oleh SKPD.
Gubsu menguraikan, berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 proyeksi tempat pendapat daerah sebelum perubahan sebesar Rp12.170.582.105.913 mengalami kenaikan sebesar Rp162.741.683.761. Sementara untuk pembiayaan daerah dalam KUAPPAS APBD Perubahan 2017 jumlah pembiayaan daerah adalah sebesar Rp 1.089.119.054.461 maka mengalami kenaikan sebesar Rp225.016.868.429 atau 26,04%.
Hal ini merupakan kebijakan peningkatan anggaran belanja pada KUAPPAS perubahan APBD tahun TA 2017 diprioritaskan pada peningkatan anggaran belanja langsung untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan. Usai pembacaan nota keuangan tersebut, Pimpinan DPRD Sumut langsung berpose bersama Gubsu dengan mengangkat jempol masing-masing.(rel/wan)